Pengamat: Pemprov-KPU Harus Duduk Bersama Bahas Pilkada

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus duduk satu meja dengan Komisi Pemilihan Umum untuk membahas anggaran dan teknis pilkada, kata pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Bismar Ariyanto di Tanjungpinang, Kamis.

"Dinamika tentang penganggaran Pilkada Kepri 2015 terkesan ada ketidaksamaan pandangan antara pemda dengan penyelenggara pemilu, paling tidak hal ini bisa dilihat dari pemberitaan di media massa dalam beberapa hari terakhir. Hemat saya sebaiknya pemda dan penyelenggara pemilu  duduk satu meja membahas soal itu," ujarnya.

Bismar menegaskan pembahasan anggaran pilkada itu tidak dapat ditunda lagi sebab waktu terus berjalan dan agenda pilkada semakin dekat. Energi akan terkuras akibat perdebatan yang telah terjadi selama ini.

Dikhawatirkan perdebatan tersebut akan berdampak terhadap proses pilkada itu sendiri.    

"Dibutuhkan kesabaran hati semua pihak untuk memikirkan bagaimana pilkada itu kita songsong dengan persiapan yang baik. Salah satu langkah yang strategis seperti bertemu, berdiskusi daripada beradu argumen di media," katanya.

Bismar mengemukakan waktu terus berjalan, semangat untuk kepentingan yang lebih besar harus diutamakan. Pilkada yang baik tidak bisa dilepaskan dari perencanaan yang baik dan dukungan pendanaan.

Selain permasalahan anggaran, lanjutnya, tim teknis pilkada dan KPU Kepri juga harus membahas teknis pilkada. Pembahasan teknis pilkada juga berhubungan dengan penganggaran.

Tahapan pilkada tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa anggaran. Sementara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada anggaran pilkada bersumber dari APBD dan dibantu APBN.

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan sebab pilkada merupakan agenda besar demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto