Batam (Antara Kepri) - Bank Indonesia menilai penggantian program penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) menjadi pemberian uang elektronik (e-money) kepada masyarakat justru akan menimbulkan inflasi, khususnya kenaikan harga beras.
"Karena kalau diberikan e-money, belum tentu untuk beli beras Bulog, melainkan beli ke pasar, tekanan harga di pasar meningkat," kata Kepala Bank Indonesia Kepulauan Riau Guti Raizal Eka Putra di Batam, Kamis.
Masyarakat yang biasa mendapatkan beras miskin (Raskin) dengan harga yang dikendalikan pemerintah, menjadi bebas menentukan membeli beras mana pun dengan e-money. Sehingga pemerintah menjadi kehilangan kuasa untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok itu.
Selain itu, pemberian e-money sebagai pengganti Raskin juga memungkinkan masyarakat untuk membeli kebutuhan yang lain, bukan beras.
Meski begitu, ia mengatakan setuju dengan pengalihan Raskin ke uang elektronik bila pemerintah ikut mengontrol penggunaan mata uang itu.
"Bila e-money hanya bisa digunakan di Bulog," kata dia.
Menurut dia, sejatinya peralihan dari penyaluran Raskin menjadi e-money demi meningkatkan penggunakan uang non tunai oleh masyarakat.
"Untuk mendorong agar masyarakat semakin dekat dengan perbankan," kata dia.
Gusti mengatakan dibandingkan memberikan uang tunai langsung ke masyarakat, memang lebih baik jika menggunakan e-money.
Menurut dia, uang tunai akan cepat habis di tangan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan yang perlu dan tidak perlu. Berbeda dengan uang elektronik, masyarakat akan lebih selektif menggunakan uang itu.
"Dengan e-money tidak akan langsung habis, akan digunakan untuk yang perlu-perlu saja," kata dia.
Mengenai pasokan beras di Kota Batam yang dikelola Perum Bulog, Gusti memastikan masih menyukupi kebutuhan masyarakat selama 2,5 bulan ke depan.
Berdasarkan rapat Tim Pengendali Inflasi Kota Batam, ia mengatakan Pemkot dan Bulog sepakat untuk menyalurkan Raskin sampai Maret 2015, demi membantu meredam gejolak kenaikan harga beras di beberapa daerah produsen. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
KPU Batam butuh 60 petugas PPK pada Pilkada 2024
Selasa, 23 April 2024 19:22 Wib
Polres Karimun gagalkan penyelundupan 6 PMI ilegal asal NTB
Selasa, 23 April 2024 18:03 Wib
Kunjungan kapal ke Pelabuhan Batam naik jadi 24.818 call di Triwulan I tahun 2024
Selasa, 23 April 2024 16:22 Wib
TP PKK Batam ajak masyarakat bangun keluarga berkualitas
Selasa, 23 April 2024 14:46 Wib
KPU Natuna membuka pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024
Selasa, 23 April 2024 14:16 Wib
Kejari Pali tangkap tersangka terkait korupsi dana kredit usaha rakyat
Selasa, 23 April 2024 14:04 Wib
Direktur RSUD RAT Pemprov Kepri mundur karena lanjutkan pendidikan
Senin, 22 April 2024 19:36 Wib
Lantamal IV/Batam tangkap kurir sabu dan empat PMI ilegal
Senin, 22 April 2024 18:57 Wib
Komentar