Tanjungpinang (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengalihkan tugas Kepala Kesbangpol Syafri Salisman selaku ketua tim teknis pilkada 2015 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepri Naharudin.
"Saya sudah turun gunung untuk menangani permasalahan ini. Saya tugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepri Naharudin sebagai ketua tim teknis yang menangani permasalahan pilkada," kata Sani setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah Komisioner KPU Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa.
Sementara terkait pertanyaan wartawan alasan pergantian Syafri Salisman yang beberapa bulan lalu ditunjuk sebagai ketua tim teknis yang akan berkoordinasi dengan penyelenggara pilkada dan Polda Kepri, tidak direspons. Syafri juga tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah Komisioner KPU Kepri merasa kecewa terhadap kinerja Syafri yang terkesan lamban dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan Syafri belum pernah menggelar rapat teknis terkait permasalahan pilkada dengan penyelenggara pemilu.
"Kami masih menunggu peraturan teknis pilkada. Ini agenda besar, jadi harus hati-hati," kata Syafri baru-baru ini.
Sementara HM Sani menargetkan Naharudin bersama penyelenggara pilkada dan Polda Kepri membahas permasalahan teknis dan anggaran pilkada mulai pekan depan. Pemprov Kepri sudah mengalokasikan dana cadangan Rp80 miliar untuk dikelola KPU Kepri, Bawaslu Kepri dan Polda Kepri.
"Jadi jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak merespons permasalahan pilkada," ujarnya.
Dia menegaskan Pemerintah Kepri tidak dapat terlalu laju menangani permasalahan pilkada, karena peraturan terus mengalami perubahan. Sampai sekarang belum ada dasar hukumnya. Menteri Dalam Negeri dan KPU RI belum mengeluarkan peraturan.
Sementara pembahasan tahapan pilkada berhubungan dengan anggaran, yang harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami tidak memiliki dasar untuk membahas teknis maupun anggaran pilkada," katanya.
Sani menegaskan belum mengtahui berapa anggaran pusat untuk membantu penyelenggaraan pilkada di Kepri. Sementara tim dari Pemerintah Kepri dan penyelenggara pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus bersinergi agar tidak terjadi pos anggaran ganda.
"Kami tidak ingin pilkada menimbulkan masalah," katanya.
Sementara itu Ketua KPU Kepri Said Sirajudin mengatakan pihaknya sejak awal minta agar permasalahan pilkada dibahas bersama. Dari pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan solusi.
"Kami siap berkoordinasi dengan tim dari Pemprov Kepri," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
734 jamaah calon haji Batam lunasi Bipih
Sabtu, 20 April 2024 18:56 Wib
Singapura minta Natuna jadi penyedia bahan pangan di negaranya
Sabtu, 20 April 2024 18:55 Wib
Keberangkatan 1.324 calon haji Kepri dibagi dalam tiga kloter
Sabtu, 20 April 2024 16:18 Wib
KKP beri dukungan pada 376 UPI UMKM di 12 provinsi Indonesia, termasuk Kepri
Sabtu, 20 April 2024 15:46 Wib
KONI Kepri : Atlet lolos PON 2024 ikut pelatda mulai Mei
Sabtu, 20 April 2024 13:08 Wib
Tim Penyidik Kejagung geledah rumah Hervey Moeis di Jakarta Barat
Sabtu, 20 April 2024 9:37 Wib
Kepri dapat rekor MURI untuk Kebaya Labuh dan kue Tepung Gomak
Sabtu, 20 April 2024 7:04 Wib
BP Batam sebut rumah contoh di Rempang Eco City sudah dialiri listrik dan air
Jumat, 19 April 2024 18:27 Wib
Komentar