BP Batam-HKI Kepri Bicarakan Tantangan Industri

Batam (Antara Kepri) - BP Batam mengadakan temu bisnis bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau (Kepri) untuk membahas perkembangan dan tantangan industri di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.

Direktur Investasi dan Pemasaran, Purnomo Andiantono di Batam, Senin mengatakan, Batam sebagai daerah industri telah didukung oleh fasilitas air, listrik, jalan, hingga pembangunan fasilitas umum sehingga diharapkan bisa tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

"Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini 5 hingga 6 persen. Sehingga Batam yang merupakan kawasan bebas diharapkan tumbuh lebih tinggi sehingga mampu menopang pertumbuhan secara nasional," kata dia.

Meski sudah dilengkapi berbagai fasiltas memadai, kata dia, fasilitas tersebut belum cukup apalagi sekarang muncul berbagai isu ketenagakerjaan dan keamanan yang akan sedikit mengganggu iklim investasi.

"Dibutuhkan manajemen yang probisnis, waktu yang efisien sehingga iklim investasi di Batam dapat terus bersaing. Isu-isu ketenagakerjaan dan keamanan perlu dibicarakan dan dirapatkan bersama Menko Perekonomian," kata dia.

Tidak hanya itu, masukan atau saran, baik di bidang hukum maupun kebijakan-kebijakan perizinan sangat dibutuhkan dari teman-teman HKI.

Pada kesempatan itu, BP Batam juga memaparkan terkait hasil kajian Frost dan Sullivan dan perkembangan investasi di Batam.

Dari hasil kajian Frost dan Sullivan bekerja sama dengan BP Batam, industri terbagi menjadi 3, terdapat industri pendukung (kesehatan, pendidikan, jasa keuangan), industri pelengkap (makanan, minuman, tekstil, kimia) dan industri fokus (green industri, informasi, komunikasi seta kilang minyak).

Sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Indonesia (NAWACITA), BP Batam dalam mengolah investasi memprioritaskan penanaman modal di Batam ada pada industri kelistrikan, industri padat karya, industri subtitusi impor, industri ekspor, industri agroindustri, industri hilir komoditas mineral, industri maritim, dan industri pariwisata.

Ketua HKI Kepri, Oka Simatupang mengatakan bahwa Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus namun masih harus meningkatkan beberapa sektor termasuk pelayanan.

Oka berpendapat segala bentuk pelayanan, baik pelayanan pemerintah ataupun nonpemerintahan ada pada PP No.97 tahun 2014 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga diharapkan tidak ada terjadi penyelewengan dalam pengurusan perizinan.

"Faktor lain yang mengganggu iklim investasi di Batam, ada pada ketenagakerjaan dan keamanan objek vital nasional di Batam," kata Oka.

Mulyono selaku pengelola Kawasan Industri Executive Batam Centre menyampaikan berbagai keluhan terkait perizinan, antara lain tumpang tindihnya perizinan antara Pemko Batam dengan BP Batam, terutama sekali dalam perizinan lingkungan.

Perwakilan Kawasan Industri Panbil juga menyampaikan masih berbelitnya program Batam Single Window (BSW). (Antara)

Editor: Rusdianto