Kubu ARB Tidak Permasalahkan Pengurus Baru Kepri

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) versi Aburizal Bakrie (ARB) tidak mempermasalahkan kubu Agung Laksono membentuk pengurus baru.

"Tidak ada masalah, tidak mengganggu. Saya juga tidak pernah komunikasi, apalagi rapat dengan pengurus baru di Kepri yang dibentuk Agung Laksono," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kepri Agustar yang dihubungi dari Tanjungpinang, Sabtu.

Dia menyatakan seluruh pengurus Partai Golkar tingkat provinsi serta kabupaten dan kota masih solid mendukung ARB.  "Kami baru-baru ini melakukan rapat konsultasi di DPP Partai Golkar," katanya.

Pengurus DPD Partai Golkar Kepri belum mengambil sikap terhadap kader Partai Golkar yang membentuk pengurus baru di wilayah itu. Bahkan mereka tidak mempermasalahkan seandainya ada pengurus Partai Golkar selain ARB dan Agung Laksono.

"Itu (sanksi) nanti baru dibahas, tunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat," ujarnya.

Dia menegaskan Menteri Hukum dan HAM tidak menganulir keputusan sebelumnya, yang menyatakan kepengurusan yang sah berdasarkan hasil Munas Partai Golkar di Riau pada tahun 2009. Menteri Hukum dan HAM hanya meminta Agung Laksono menyerahkan nama-nama pengurus.

Setelah diajukan nama-nama pengurus tersebut, belum tentu disahkan Menteri Hukum dan HAM.

"Itu (keputusan Menteri Hukum dan HAM) bukan berarti hasil Munas Partai Golkar di Ancol yang diakui negara. Kalau negara mengakuinya, kami pasti menaatinya," katanya.

Agustar menjelaskan pengurus DPD Partai Golkar Kepri yang dipimpin Ansar Ahmad lahir dari hasil Munas Partai Golkar di Riau yang memenangkan ARB sebagai ketua umum. Semua pihak diharapkan taat asas.

"Tidak ada dualisme, kalau semuanya taat asas. Saya juga akan mematuhi keputusan Menteri Hukum dan HAM jika melegalkan hasil Munas Partai Golkar di Ancol. Melawan keputusan itu, sama saja melawan negara," katanya.

Agustar mengajak semua pihak untuk memahami konflik di DPP Partai Golkar secara menyeluruh sehingga memahaminya. Dualisme kepengurusan di Partai Golkar, kata dia seharusnya tidak ada jika para pihak taat asas.

"Kalau semuanya taat asas, mari berpikir bahwa Golkar tidak terjadi dualisme kepemimpinan," ucapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto