DKP: Usaha Jasa Maritim di Perbatasan Prospektif

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Usaha di bidang jasa kemaritiman di kawasan perbatasan Kepri, tepatnya di Selat Philip, cukup prospektif, kata Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP) Kepri Ediwan.

"Jasa maritim ini belum digarap maksimal, padahal cukup menguntungkan bagi daerah dan negara bila dikelola secara profesional. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terserap sangat banyak," katanya di Tanjungpinang, Minggu.

Usaha di bidang jasa kemaritiman, itu seperti pembangunan pelabuhan labuh jangkar di Selat Philip, Pulau Nongsa, Pulau Nipah dan Belakang Padang. Perairan yang berbatasan dengan Singapura itu merupakan kawasan yang sibuk, karena setiap saat dilalui kapal-kapal besar, seperti kapal tanker.

"Kapal-kapal itu butuh satu kawasan yang dibangun secara baik untuk labuh jangkar. Selama ini, Singapura yang sudah memanfaatkannya," katanya.

Selain labuh jangkar, lanjutnya, pemerintah pusat sebaiknya menyiapkan regulasi untuk memungut pajak terhadap penggunaan perairan Indonesia untuk kepentingan bisnis. Saat ini, banyak pipa kabel dan pipa menyalurkan migas milik asing yang berada di bawah laut.

Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu, sementara Singapura memanfaatkan untuk kepentingan negerinya.

"Kita hanya menerima risiko, tidak ada keuntungan. Seharusnya, Singapura membayar kepada Pemerintah Indonesia," ujarnya.

Selain itu, pembuangan limbah dari kapal-kapal tanker sebelum mengisi minyak mentah di Singapura. Sepanjang tahun, Perairan Bintan menerima limbah minyak yang berasal dari kapal-kapal asing tersebut.

"Seharusnya kapal-kapal asing itu dikenai sanksi, membayar kerugian yang diderita Pemerintah Bintan. Tetapi sampai sekarang, Bintan tidak dapat apa-apa," ucapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto