Pakar: Pembangunan Maritim Belum Terencana Baik

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pembangunan kemaritim tidak terencana dengan baik sehingga potensi yang ada di perairan Provinsi Kepulauan Riau) belum digarap secara maksimal, kata ahli tata negara dari Universitas Maritim Raja Ali Haji  Alfiandri di Tanjungpinang, Selasa.

"Tiga dimensi utama yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan maritim di Kepri  sehingga tidak membuahkan hasil yang maksimal. Dimensi itu berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan manusia, kelembagaan dan pembangunan regional," ucapnya.

Dia menjelaskan tiga dimensi itu harus berjalan secara berkesinambungan atau berkelanjutan dalam konteks pemerintahan di wilayah maritim. Dimensi pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia harus dikaji secara mendalam.

Kajian itu menjadi dasar dalam mendesain strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sementara dimensi kelembagaan berupa desain struktur, fungsi, dan aplikasi kerja.      

"Pembangunan regional dengan pemanfaatan potensi maritim dengan memanfaatkan kekuatan tiga pilar pemerintahan yang baik yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat," katanya.

Alfiandri mengemukakan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkrit di dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia Kepri. Pemanfaatan dan penggunaan potensi Kepri harus dilakukan secara terukur dan terkendali serta bermanfaat guna bagi masyarakat.

"Teknologi yang memadai dan pemanfaatan wilayah Kepri dengan tidak merusak lingkungan ekosistem hayati," katanya.

Dia mengatakan pembangunan sebagai sebuah konsep merupakan proses aktivitas baik secara infrastruktur maupun suprastruktur yang dilakukan organisasi, atau mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada serta dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi sesuatu yang lebih baik.

"Jika ditarik dengan kondisi faktual bahwa Kepri merupakan daerah pemerintahan yang secara geografis menunjukkan 96 persen lautan, maka seyogyanya bisa menjadi blue print nasional untuk dijadikan model pembangunan maritim nasional," ujarnya.

Menurut dia, konsep pembangunan maritim dapat dipahami sebagai pembangunan dilakukan atas dengan karakter secara holistik yang menunjukkan pemanfaatan potensi Kepri sebagai daerah kepulauan yang berdaya hasil guna atas potensi-potensi yang dimiliki, baik di atas permukaan air, maupun di bawah permukaan air.

Sedangkan secara konsepsi, perlu disamakan perspektif bahwa kata maritim. Maritim dalam konteks administrasi pembangunan menitikfokuskan kepada pengelolaan sekurita atas sebaran wilayah yang merupakan bagian situasi kondisi dalam satu wilayah air yang lebih luas dari pada wilayah daratnya.

Kepri boleh dapat pula kita katakan sebagai miniatur negara Indonesia yang merupakan negara maritim, karena Kepri merupakan wilayah pemerintahan yang lebih banyak pulau-pulau yang bersebar.

"Ada 2.408 pulau yang tersebar di Kepri. Dengan demikian perlu penanganan secara komprehensif bagaimana mengelola Kepri sebagai model pembangunan daerah maritim, bahkan model pembangunan poros maritim nasional," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto