Tanjungpinang (Antara Kepri) - Seluruh penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan dikumpulkan untuk membahas permasalahan anggaran pilkada serentak Desember 2015.
"Dalam waktu dekat kami mengundang seluruh penyelenggara pemilu untuk membahas anggaran. Dibutuhkan sinkronisasi dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan pilkada," kata Ketua Tim Anggaran Pilkada Pemerintah Kepri Naharudin, yang juga Kepala Badan Perencana Pembangunan Kepri di Tanjungpinang, Kamis.
Dia menjelaskan pilkada akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada Desember 2015. Pada saat yang sama juga diselenggarakan pilkada di Bintan, Lingga, Batam, Karimun, Natuna dan Kepulauan Anambas.
Salah satu dari tujuan penyelenggaraan pilkada serentak yakni untuk menghemat anggaran negara. Saat ini, Pemerintah Kepri telah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp80 miliar.
"Bila tidak bisa menghemat anggaran, buat apa dilaksanakan secara serentak. Logikanya seperti itu," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya dibutuhkan keseriusan semua institusi yang berhubungan dengan pilkada tersebut agar anggaran pilkada yang dialokasikan pemerintah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran pilkada tidak boleh ganda.
Pembahasan anggaran pilkada tidak dapat dilanjutkan bila salah satu penyelenggara pilkada di Kepri tidak hadir. Karena anggaran pilkada serentak di kabupaten dan kota berhubungan dengan Kepri.
"Kalau ada penyelenggara dari daerah tertentu tidak hadir, anggaran tidak dapat dibahas," katanya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kepri Marsudi mengatakan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah itu yang diusulkan KPU Kepri dan pihak kepolisian daerah setempat berpotensi berubah setelah dibahas kembali oleh tim dari pemerintah.
Semula, anggaran yang kami usulkan Rp89 miliar, Bawaslu Kepri Rp50 miliar dan Polda Rp15 miliar.
Setelah dibahas bersama tim dari pemprov pekan lalu, anggaran yang akan dikelola KPU Kepri bertahan Rp89 miliar, sedangkan untuk Bawaslu provinsi berkurang menjadi Rp33 miliar dan untuk Polda setempat hanya Rp8 miliar.
"Itu baru sekali rapat bersama tim pemprov yang dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Naharudin," ujarnya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pelni Batam tambah kapasitas 2.000 penumpang saat angkutan mudik lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 15:35 Wib
MTI Kepri minta Kemenhub sikapi kenaikan tarif kapal ferry Batam-Singapura
Kamis, 28 Maret 2024 15:26 Wib
Pemkot Batam berkomitmen untuk tingkatkan kualitas pengelolaan pemda lewat MCP
Kamis, 28 Maret 2024 15:00 Wib
Rudi: Industri digital jadi mesin penggerak ekonomi baru
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Perusahaan manufaktur Tiongkok rencana kembangkan usaha di Batam
Kamis, 28 Maret 2024 12:58 Wib
Polres Bintan keluarkan maklumat larangan untuk bakar hutan dan lahan
Kamis, 28 Maret 2024 12:38 Wib
Musrenbang Kepri 2024 fokus bahas optimalisasi SDA
Kamis, 28 Maret 2024 8:05 Wib
BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang bayar klaim JKP Rp264 juta
Rabu, 27 Maret 2024 19:34 Wib
Komentar