Batam (Antara Kepri) - Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia Eddy Hussi mengatakan penjualan properti saat ini turun hingga 25 persen dibanding tiga tahun yang lalu.
"Sampai sekarang masih 'slow', kalau di daerah, penurunan penjualan sampai 25 persen," kata Eddy Hussi usai menghadiri pembukaan Rakerda DPD REI Khusus Batam di Batam, Rabu.
Penurunan penjualan rumah mulai dirasakan semenjak pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan kredit rumah.
Ia berharap pemerintah segera mengkaji kebijakan Loan to Value (LTV) itu demi menggairahkan kembali industri properti di Indonesia.
"Terutama untuk masyarakat yang perlu rumah pertama," kata dia.
Selain kebijakan LTV, REI juga berharap pemerintah mempermudah berbagaiperizinan yang dianggap memberatkan.
Ia mengatakan terdapat 42 perizinan yang harus dimiliki pengembang sebelum melakukan pembangunan. Dan REI terus mendesak agar pemerintah mempermudahnya.
"Pemerintah sudah pernah menyebutkan akan mempermudah dari 42 perizinan itu menjadi delapan perizinan, tapi belum tahu," kata dia.
Di samping itu, untuk mendorong gairah industri properti, REI juga berharap pemerintah mengizinkan kepemilikan properti oleh warga negara asing.
"Kepemilikan orang asing layak diberlakukan. Saat ini masih sangat terbatas," kata dia.
REI mendorong pemerintah untuk membolehkan WNA untuk memiliki properti di Indonesia dengan mengawal terus pembahasan RUU Pertanahan di DPR RI.
"Dititipkan di sana (RUU Pertanahan-red). Khususnya untuk rumah vertikal," kata dia.
Menurut dia, perizinan orang asing diizinkan untuk memiliki properti di Indonesia mampu menambah penerimaan pajak negara, karena besarannya bisa diatur lebih tinggi dibanding WNI.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo menolak ide REI untuk mengizinkan WNA memiliki properti di Indonesia.
Menurut dia, masyarakat harus diberikan perlindungan. Karena ia khawatir, jika WNA bisa memiliki properti, maka WNI akan tersingkir di negara sendiri.
"WNA tidak bisa dapat hak milik. Jadi kalau ada aturan potensi asing dapat rumah dalam jangka waktu tertentu, warga kita tapi tetap diproteksi. Masyarakat Indonesia harus mendapat tempat," kata dia. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Tim Penyidik Kejagung geledah rumah Hervey Moeis di Jakarta Barat
Sabtu, 20 April 2024 9:37 Wib
BP Batam sebut rumah contoh di Rempang Eco City sudah dialiri listrik dan air
Jumat, 19 April 2024 18:27 Wib
DPRD Kota Batam imbau perusahaan di Batam prioritaskan pencari kerja lokal
Jumat, 19 April 2024 16:11 Wib
Bapenda Batam sebut pendapatan dari jasa hotel pada April capai Rp10,9 miliar
Jumat, 19 April 2024 14:46 Wib
BP Batam dukung realisasi pembangunan gerai premium
Jumat, 19 April 2024 12:04 Wib
Bandara Batam layani 1.681 penerbangan selama mudik Lebaran
Kamis, 18 April 2024 18:37 Wib
Dubes Denmark: Batam punya indikator ekonomi yang impresif
Kamis, 18 April 2024 15:26 Wib
Wali Kota Batam berupaya tarik investor guna perluas lapangan kerja
Kamis, 18 April 2024 15:19 Wib
Komentar