Dinsos Tanjungpinang: Data Penerima PSKS Tidak Akurat

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan data penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak akurat, karena menggunakan data kependudukan tahun 2011.

"Data itu sudah empat tahun, itu yang kami keluhkan, karena kondisi keluarga pasti ada yang berubah," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tanjungpinang Surjadi di Bintan Centre Tanjungpinang, Kamis.

Dia mengatakan Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan tersebut, namun tetap mengirim pendamping Program Keluarga Harapan untuk mengawasinya.

Bantuan tersebut disalurkan langsung PT Pos Indonesia kepada warga berdasarkan data keluarga kurang mampu tahun 2011. Sementara dari 2011 sampai sekarang tentu terjadi perubahan perekonomian keluarga.

"Kalau dulu kurang mampu, mungkin sekarang sudah mampu, atau sebaliknya. Nah, kondisi ini yang seharusnya diperhatikan sehingga program kompensasi kenaikan harga BBM itu tepat sasaran," katanya. 

Menurut dia, pemerintah pusat terlalu terburu-buru melaksanakan kegiatan tersebut. Seharusnya kegiatan tersebut dilakukan sistematis sehingga tepat sasaran.

Bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang diterima pihak keluarga kurang mampu sejak awal April 2015 dapat meringankan beban keluarga kurang mampu.

"Program ini cukup bagus, membantu masyarakat yang kurang mampu. Kami berharap bantuan tersebut dilaksanakan secara sistematis jika dilanjutkan," katanya.

Ketua RW 8 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Muslim mengatakan tidak semua warganya berhak menerima bantuan PSKS. Sebab, sejumlah warga dianggap sudah mampu.

Sementara ada beberapa keluarga yang kurang mampu malah tidak mendapat bantuan.

Kondisi itu, kata dia, menimbulkan kesenjangan sosial yang berujung pada konflik. Pada saat penyaluran bantuan tersebut di Kelurahan Air Raja terjadi kisruh karena ada warga yang merasa berhak menerima bantuan tersebut, malah tidak mendapatkannya.

"Kisruh itu terjadi lantaran data keluarga kurang mampu yang tidak akurat. Padahal kami sudah menyampaikan permasalahan itu kepada Wali Kota Tanjungpinang saat rapat koordinasi Forum RT dan RW," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto