Pansus Sarankan Bupati Karimun Lakukan Efisiensi Anggaran

id Pansus,Bupati,Karimun,Efisiensi,Anggaran,lkpj,dprd

Kira-kira mau dibawa kemana Kabupaten Karimun ini lima tahun yang akan datang. Menurut pandangan pakar pemerintahan, pembangunan daerah dianggap kurang 'SMART', (Spesifik, Meassurable, Achievable, Realiable, Timebond), atau spesifik, dapat diukur, da
Karimun (Antara Kepri) - Panitia Khusus DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menyarankan Bupati Nurdin Basirun melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran dengan orientasi kepentingan masyarakat banyak.

"Jika dilihat dalam LKPj ini, besaran Belanja Tidak Langsung berkisar 45,2 persen dan Belanja Tidak Langsung 54,98 persen. Jika dibandingkan dengan konsep kepaturan pemerintahan, bahwa idealnya belanja tidak langsung berkisar 30-40 persen, dan belanja langsungnya 60-70 persen, sehingga mau tidak mau pansus menyarankan agar saudara bupati mulai melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran," kata juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Karimun, Samsul dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Kamis.

Pansus, menurut Samsul, menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas anggaran agar arah pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi dan misi Kabupaten Karimun, "Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing berlandaskan Iman dan Takwa".

Dia memaparkan, secara umum, LKPj Bupati Karimun Tahun 2014 dinilai pansus sudah semakin baik. Hal tersebut dilihat semua isi LKPj yang disampaikan menunjukkan data pencapaian kinerja setiap urusan pemerintahan dengan gamblang dijelaskan dengan baik urusan pemerintahan, program, target dan output yang diperoleh, serta data sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) per urusan maupun kegiatan.

"Namun begitu pansus melihat di lapangan dan berkonsultasi, bahwa ada kejanggalan yang membuat pansus gelisah dengan dokumen pemerintahan yang kita miliki," tuturnya.

Ia mengatakan, pansus sedikit kecewa melihat pembangunan yang dinilai masih jauh dari harapan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2011-2016.

"Kira-kira mau dibawa kemana Kabupaten Karimun ini lima tahun yang akan datang. Menurut pandangan pakar pemerintahan, pembangunan daerah dianggap kurang 'SMART', (Spesifik, Meassurable, Achievable, Realiable, Timebond), atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai realita masyarakat, dan ada ukuran waktu," ucapnya.

Ia menuturkan, pakar pemerintahan mengatakan, sebuah mimpi jika pembangunan pada satu daerah otonom hanya mengandalkan APBD, karena sebenarnya APBD yang dipergunakan hanya sekitar 25-35 persen dapat memberikan kontribusi untuk membangun daerah, sehingga mau tidak mau bupati harus mengendalikan kemana arah pembangunan, harus memiliki terobosan dan mau menggandeng pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Karimun.

"Kuncinya cuma satu, dimana swasta akan masuk ke sebuah daerah apabila daerah itu memiliki satu mimpi yang sepaham dengan mimpi pihak swasta, mereka pasti akan masuk," ucap dia.

Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhamad Asyura dan dihadiri Wakil Bupati Aunur Rafiq, pansus merekomendasikan agar arah pembangunan mengacu pada Perda tentang RPJMD.

Pansus juga menyarankan agar bupati mulai sensitif melihat gejala pemerintahan, tindakan pemerintahan, dan peristiwa pemerintahan yang ada saat ini, dimana konsep "blusukan" dan "penguatan pelayanan" kewilayahan baik di kecamatan, kelurahan maupun desa menjadi tren pemerintahan, terlebih lagi dengan keluarnya UU No 6 tentang Desa.

Berdasarkan data dalam LKPj, tutur dia lagi, terlihat sekali 'kurang adanya' keinginan atau sensitivitas untuk menguatkan pelayanan di tingkat kecamatan, hal tersebut terlihat dalam struktur belanja tidak langsung, bahwa sepertiga dari jumlah pegawai yang ada di Karimun, lebih senang bertugas di sekretariat daerah (belanja tidak langsung berkontribusi 5,52 persen dan belanja tidak langsung khusus bagian keuangan (PPKD) berkontribusi 25,26 persen.

"Dibandingkan di 12 kecamatan, rata-rata belanja tidak langsung berkontribusi 0-1 persen," demikian juru bicara Pansus LKPj Bupati Karimun tahun 2014, Samsul. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE