KPU Karimun Tunda Pelantikan PPK dan PPS

Karimun (Antara Kepri) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menunda pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang akan bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015.

"Seharusnya paling lambat 18 Mei sudah dilantik. Namun kami tunda karena terbentur masalah anggaran," kata Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton yang dihubungi di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Ahmad Sulton mengatakan belum menentukan batas waktu penundaan karena baru akan dibicarakan pada Senin (18/5) bersama seluruh komisioner dan KPU Provinsi Kepri.

Berdasarkan Peraturan KPU, kata dia, penundaan dapat dilakukan jika terkendala masalah anggaran. Namun demikian, dia berharap penundaan tidak dalam waktu lama agar tidak memengaruhi jadwal tahapan Pilkada secara keseluruhan.

Ia menjelaskan, seluruh anggota PPK yang berjumlah 60 orang dan akan bertugas di 12 kecamatan sudah ditetapkan, setelah pihaknya menuntaskan pelaksanaan seleksi, baik tes tertulis maupun wawancara terhadap 78 pendaftar pada 14-15 Mei.

Sedangkan untuk penetapan calon 172 anggota PPS untuk 54 kelurahan dan desa, dia mengatakan baru akan dilakukan pada Senin (18/5).

Penetapan calon PPS mengalami keterlambatan, menurut dia karena minimnya jumlah pendaftar, sehingga pihaknya meminta bantuan kelurahan dan desa untuk menjaring warga yang memenuhi persyaratan.

Seluruh tahapan perekrutan calon PPK dan PPS, kata dia lagi, ditalangi dengan dana operasional yang dialokasikan melalui APBN karena anggaran Pilkada dari pemerintah daerah belum keluar.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan perekrutan PPK dan PPS meski anggaran Pilkada belum cair. Tapi kalau biayanya sangat besar, tentu kami tidak mampu menalanginya dengan dana operasional dalam APBN, karena itu kami berharap anggaran dari pemerintah daerah segera cair," ucap dia.

Ia menambahkan pelantikan 12 PPK dan 54 PPS akan disejalankan dengan bimbingan teknis Pilkada untuk efisiensi anggaran.

"Dana pilkada dipangkas pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran dalam APBD, dari Rp19,1 miliar yang kita usulkan, termasuk dana kampanye, dipangkas menjadi Rp9,77 miliar, sehingga kami akan melakukan efisiensi dan penghematan," kata Ahmad Sulton. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie