Wagub: Kaji Berbagai Aspek Pulau Penampung Rohingya

Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyarankan pemerintah pusat mengkaji berbagai aspek sebelum memanfaatkan pulau di Kepri untuk menampung pengungsi Rohingya, Myanmar.

"Memang banyak pulau. Tapi kalau ternyata mereka berbuat hal tidak bagus untuk kedaulatan Indonesia? Itu harus dipikirkan," kata Wakil Gubernur Soerya Respationo di Batam, Jumat.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi saran dari beberapa pihak untuk menggunakan pulau, terutama Pulau Galang di Kepri untuk dijadikan tempat penampungan pengungsi Rohingya.

Hingga saat ini pemerintah provinsi belum dihubungi Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sosial terkait penggunaan salah satu pulau di Kepri untuk pengungsi Rohingya.

"Saran boleh saja, tapi Kepri punya tata ruang, peruntukan masing-masing pulau," kata Wakil Gubernur.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan geografis pulau-pulau di Kepri yang berbatasan dengan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Penggunaan pulau untuk misi kemanusiaan bukan masalah siap atau tidak siap, kata Soerya, melainkan mematuhi peraturan hukum nasional dan internasional.

"Perlakuan untuk pengungsi ada dasar hukumnya, nasional dan konvensi internasional. Prinsipnya mengedepankan aturan hukum dan perikemanusiaan. Tidak boleh menelantarkan siapapun juga," kata peraih gelar doktor ilmu hukum itu.

"Menangani pengungsi tidak perlu di pulau, tapi harus tepat dan benar," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Humas dan Promosi Badan Pengusahaan Kawasan Batam Purnomo Andi Antono selaku pengelola "Ex Camp Vietnam" di Pulau Galang mengatakan pulau itu sulit dijadikan tempat perlindungan pengungsi Rohingya, karena lokasi yang pernah menjadi pusat pengungsi Vietnam itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Menurut Purnomo, ide itu sulit direalisasikan, kecuali ada perintah dari pemerintah pusat yang tegas.

Ia mengatakan peruntukan Camp Vietnam adalah untuk kebutuhan pariwisata. "Kalau dari pemerintah mengubah itu, kami ikut. Selama ini tidak dialokasikan," kata dia.

Kondisi dari eks Camp Vietnam juga membutuhkan biaya renovasi, jika pemerintah menetapkan untuk pengungsi Rohingya.(Antara)

Editor: Dedi