Panwaslu: Sulit Buktikan Politik Uang Pasangan Boneka

id Panwaslu,Sulit,Bukti,Politik,Uang,Pasangan,kpu,Boneka,pilkada,karimun,calon,bupati,gerindra

Dari mana dasar kami untuk mengusut terjadinya politik uang. Harus ada bukti berupa surat, rekaman atau bukti konkrit lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
Karimun (Antara Kepri) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menyatakan sulit membuktikan politik uang terkait isu pasangan boneka dalam bursa pencalonan peserta Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015.

"Kami tidak bisa mengusut jika tidak disertai bukti awal yang konkrit. Persoalannya karena pasangan boneka baru sebatas menduga-duga," kata anggota Panwaslu Karimun Tiuridah Silitonga di Tanjung Balai Karimun, Sabtu.

Menurut Tiuridah, benar atau tidaknya pasangan boneka hanya bisa diketahui pengurus partai politik yang mengusung pasangan tersebut. Pengurus partai politik tersebut sudah pasti tidak akan bicara bahwa pasangan yang diusung sengaja diorbitkan untuk memuluskan pasangan tertentu dalam memenangi Pilkada.

"Dari mana dasar kami untuk mengusut terjadinya politik uang. Harus ada bukti berupa surat, rekaman atau bukti konkrit lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata dia.

Pasangan boneka berpotensi terjadi jika pasangan tertentu memiliki peluang besar untuk menang. Cara yang dilakukan, menurut dia, bisa saja dengan "memborong" partai politik, serta menjegal figur tertentu yang juga memiliki elektabilitas tinggi untuk ikut bertarung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode 2016-2021.

"Belum ada aturan soal pasangan boneka, KPU juga tidak bisa menolak pencalonan pasangan tertentu kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan lengkap, meski diisukan sebagai pasangan boneka," ucapnya.

Ia mengatakan masyarakat pemilih harus lebih jeli dan cerdas dalam menentukan pilihannya, jika memang pasangan boneka tersebut dinilai layak dan memiliki visi dan misi yang bagus, maka tidak salahnya untuk dipilih dan akan menjadi batu sandungan bagi pasangan lain.

"Kami yakin masyarakat sudah semakin cerdas, bisa melihat pasangan yang layak untuk dipilih," ucapnya.

Isu pasangan boneka mencuat dalam aksi unjuk rasa beberapa warga yang mengaku kader Partai Gerindra di Kantor KPU Karimun pada Senin (27/7, ketika KPU Karimun menerima pendaftaran pasangan bakal calon peserta Pilkada.

Pengunjuk rasa menuding pasangan Agus Riono-Ahmad Darwis yang diusung PKS dan Gerindra sebagai pasangan boneka dan meminta Panwaslu mengusut dugaan politik uang terkait majunya pasangan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Karimun Muhammad Yunus membantah "Armada" pasangan boneka. Ia juga membantah menerima uang dari pasangan tertentu untuk pencalonan pasangan "Armada".

"Tidak benar, buat apa kami mengusung pasangan boneka kalau ingin uang. Keduanya sudah mendapat rekomendasi dari DPP yang salinannya kami terima dua hari lalu," kata dia.

Menurut dia, nama Ahmad Darwis muncul setelah pihaknya berkonsultasi dengan DPD Gerindra Provinsi Kepri.

Bantahan serupa disampaikan Ahmad Darwis, yang mengatakan dirinya maju karena keputusan partai.  

Sebanyak tiga pasangan calon mendaftar ke KPU Karimun, pasangan calon petahana Aunur Rafiq-Aunur Hasyim yang didukung delapan partai, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN dan Partai NasDem. Kemudian, pasangan jalur perseorangan Raja Usman-Zulkhainen, dan pasangan Agus Riono-Ahmad Darwis diusung PKS dan Gerindra.

Catatan Antara, pada Pilkada sebelumnya, pasangan yang bertarung hanya dua, yaitu pasangan Nurdin Basirun-Aunur Rafiq dan Syamsuardi-Syuryaminsyah yang dimenangi Nurdin Basirun-Aunur Rafiq. (Antara)

Editor: Eddy Supriyatna Syafei

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE