Tokoh: DPRD Karimun Jangan Bersikap Bawahan Bupati

Karimun (Antara Kepri) - Tokoh masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Karimun, Kepulauan Riau, Raja Zuriantiaz meminta legislator setempat jangan bersikap seperti bawahan bupati dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja eksekutif.

"Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Karimun terhadap eksekutif sangat lemah. Yang ada, kesan sebagai bawahan bupati," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Raja Zuriantiaz mengatakan penundaan berkali-kali rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2014 merupakan salah satu cerminan lemahnya kinerja legislatif, dan timbul kesan "kurang berani" kepada bupati.

"LKPj seyogianya sudah disahkan Juni, tapi baru Jumat pekan lalu terlaksana, akibat ketidakhadiran bupati sehingga rapat paripurna ditunda sampai tiga kali. Ironisnya, bupati tidak hadir diduga karena kesibukannya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Kepri," ucap dia.

Dia menilai lembaga legislatif lebih mementingkan kepentingan politik dan partainya daripada kepentingan publik, sehingga agenda penting berupa pembahasan APBD-P tertunda akibat keterlambatan pengesahan LKPj Bupati Karimun tahun 2014.

"APBD-P tidak bisa dibahas kalau LKPj 2014 tidak disahkan. Dalam kaitan ini, para legislator seharusnya lebih kritis dan berpihak kepada masyarakat, daripada bersikap seperti bawahan bupati," ucapnya.

Ia juga mengatakan, fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran dan fasilitas pemerintah juga sangat buruk. Dia mencontohkan penggunaan kapal pemkab yang diduga sering dipakai untuk kepentingan politik.

"Kapal pemkab sering dipakai keluar Karimun, diduga untuk kepentingan politik. Tapi dewan terkesan 'tutup mata', padahal kapal itu dibeli dengan uang rakyat yang seharusnya diawasi penggunaannya," katanya.

Ia menilai sebagian besar anggota legislatif cenderung menerapkan politik balas budi sehingga terkesan "tidak berani" mengkritisi kebijakan dan penggunaan anggaran oleh lembaga eksekutif.

"Atau, sebagian besar anggota legislatif justru ikut 'bermain' anggaran, sehingga tidak berani untuk kritis. Ibarat pepatah, menepuk air didulang terpercik muka sendiri," kata Raja Zuriantiaz.

Informasi dihimpun, rapat paripurna LKPj  ditunda dengan alasan bupati dan wakil bupati menghadiri rapat bersama Gubernur Kepri di Tanjungpinang. Ketidakhadiran bupati dalam rapat paripurna pada Rabu (22/7) tersebut merupakan yang kedua kalinya.

Ketidakhadiran bupati dalam rapat paripurna itu, diketahui setelah surat dari Sekda TS Arif Fadillah diterima DPRD 1,5 jam sebelum rapat paripurna dimulai.

Rapat paripurna baru bisa dilaksanakan pada Jumat (31/8), dengan dihadiri bupati dan wakil bupati, dengan agenda pengesahan LKPj Bupati Karimun tahun 2014. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie