Senator: Infrastruktur Batam Belum Memadai

id senator,infrastruktur,batam,belum,memadai

Senator: Infrastruktur Batam Belum Memadai

Anggota DPD RI Haripinto (kiri) ((antarakepri.com/Ist))

Kalau mau bisa bersaing dengan kawasan-kawasan industri di negara lain, tidak cukup hanya insentif. Tapi dukungan infrastruktur.
Batam (Antara Kepri) - Anggota DPD RI Haripinto menilai infrastruktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepulauan Riau masih belum memadai, sehingga kerap kalah bersaing dengan kawasan industri sejenis di Asia Pasifik.
        
Haripinto di Batam, Minggu berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur.
        
"Kalau mau bisa bersaing dengan kawasan-kawasan industri di negara lain, tidak cukup hanya insentif. Tapi dukungan infrastruktur," kata dia.
        
Pemerintah harus menegaskan kembali rancangan pembangunan infrastruktur yang terkatung-katung, seperti pembangunan jalan tol,  pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Sauh dan lainnya.
        
Pada kesempatan itu, Haripinto juga menyinggung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Batam. Padahal kota itu tidak masuk daerah pabean Indonesia.
        
"Batam itu daerah FTZ, kenapa harus dibatasi? Statusnya non kepabeanan. Seharusnya SNI tidak berlaku di Batam," kata dia.
        
Seharusnya Batam bebas dari ketetapan SNI, paling tidak pelabuhan dan udara seperti Singapura yang menerapkan sistem bonded zone.
        
"Itu juga berdampak juga pada wisatawan dalam negeri yang ke Batam. Wisatawan dan masyarakat juga merasakan perdagangan dan pelabuhan bebas," kata dia.

Menurut dia, masih banyak aturan dan pelaksanaan FTZ Batam yang tidak efektif.

"Pelaksanaannya belum maksimal. Saat ini, outcome dari pelaksanaan FTZ, masih jauh dari yang diharapkan," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, yang menilai kurang maksimal.
        
"Pelabuhan sekarang agak kurang bergerak. Kondisi FTZ saat ini, agak kurang baik. Data BPJS juga menunjukkan demikian," kata dia.
        
Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat tidak sulit mengalokasikan dana besar untuk infrastruktur Batam mengingat dana dari kota itu ke pemerintah pusat relatif besar.(Antara)

Editor: Dedi

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE