Pemimpin Lingga Kedepan Harus Perhatikan Sektor Kemaritiman

Lingga (Antara Kepri) - Pemimpin Lingga kedepan, harus punya konsep matang dalam mengolah dan memaksimalkan sektor maritim di Kabupaten Lingga  mengingat 96 persen wilayah kabupaten Lingga merupakan lautan.

Legislator Lingga, Sui Hiok mengatakan, selama 10 tahun terbentuknya Kabupaten Lingga, pembangunan infrastruktur ke arah kemaritiman di kabupaten tersebut tidak terkonsep dengan baik. Sementara potensi disektor tersebut, cukup besar.

"Kita melihat selama ini arah pembangunan di sektor maritim sangat minim. Padahal potensi cukup besar, karena 96 persen wilayah Lingga adalah lautan," kata dia.

Bahkan daerah dengan masyarakat yang umumnya nelayan, belum memiliki pelabuhan perikanan. Hal itu pula yang membuat Pemkab kecolongan kesempatan meraup pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perdagangan ikan.

"Ini harus diperhatikan, perdagangan ikan di Lingga tidak terkontrol, sekarang pemerintah sendiri yang kecolongan pendapatan dari eksport ikan ke luar negeri. Mereka (nelayan- red) langsung jual ke luar," kata dia.

Menurutnya,  jika selama ini Pemkab jeli, dengan memaksimalkan fungsi Prusda, menaungi usaha perdagangan ikan di Kabupaten Lingga, tentu akan dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, dengan adanya pelabuhan perikanan, akan dapat mendata kuota hasil perikanan di Lingga.

"Desa Tajur Biru sangat tepat untuk pelabuhan Perikanan. Kalau di kelola Prusda, akan dapat membantu PAD kita," ungkap Anggota DPRD Lingga, yang juga seorang pengusaha tersebut.

Sejauh ini, hasil laut Lingga belum terdata. Sehingga menyulitkan para investor dalam memutuskan layak atau tidaknya dibangun usaha perikanan di Lingga. Saat ini, ikan dari Lingga berlabel daerah lain.

"Sayang sekali, saat ini ikan kita berlabel daerah lain. Padahal potensi perikanan kita cukup dilirik investor. Tapi karena kita tak mampu menyediakan database hasil laut kita, mereka jadi berpikir kembali," tuturnya.

Dia mengatakan, baru-baru ini ada salah satu investor yang berani membuka perusahaan pengalengan ikan di wilayah Kecamatan Senayang. Namun ketika database kuota ikan, sebagai dasar perhitungan mereka tidak bisa disajikan, membuat investor tersebut menunda niatnya.

"Baru-baru ini, seorang investor yang juga teman kita mau membuka pabrik pengalengan ikan di Senayang, tapi karena database kuota ikan tidak ada, membuat dia sulit memutuskan. Kalau saja dia jadi membangun pabrik, sudah berapa banyak lapangan pekerjaan yang disediakannya untuk masyarakat kita," ungkapnya.

Selain itu, dia menambahkan, kegagalan pemerintah Kabupaten Lingga membangun sektor kemaritiman juga berpengaruh kepada perhatian pemerintah pusat. Bantuan melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan juga sulit didapat daerah.

Untuk itu, Sui Hiok berharap, pemerintah kedepan lebih mampu mengolah potensi di sektor maritim tersebut. Pelabuhan perikanan hanya satu dari sekian banyak konsep pembangunan dunia maritim, yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Lingga kedepan.

"Ini hanya satu contoh kecil, banyak konsep pembanguan sektor maritim lainnya, yang bisa di terapkan. Paling tidak dengan berkembangkanya sektor maritim, akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya," tutup Sui Hiok. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir