Kabut Asap Dinilai Akibat Kebijakan Salah

id kabut,asap,karimun,kebakaan,hutan,lahan

Kabut Asap Dinilai Akibat Kebijakan Salah

Kabut asap cukup pekat menyelimuti perairan Karimun pekan lalu. (antarakepri.com/Rusdianto)

Pemerintah kenapa lalai sehingga kabut asap tidak juga bisa di atasi, sudah hampir dua bulan asap mencemari udara kita, bahkan sampai ke negara tetangga
Karimun (Antara Kepri) - Pemuka masyarakat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Raja Zuriantiaz menilai, kabut asap berkepanjangan dalam dua bulan terakhir akibat kebakaran lahan dan hutan merupakan implikasi kebijakan oknum pejabat yang salah dan keliru.

"Kabut asap seperti menjadi musim tambahan di negeri ini, selain musim panas dan hujan. Kejadian berulang-ulang ini menimbulkan dugaan adanya kebijakan yang salah soal hutan dan lahan dan kebijakan salah itu diduga sengaja dipertahankan oknum-oknum pejabat yang 'bermain' untuk kepentingan sendiri," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Raja Zuriantiaz mengatakan, pemerintah seharusnya lebih serius mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap secara permanen sehingga tidak lagi menjadi bencana rutin setiap tahun.

"Lahan yang terbakar di Sumatera atau Kalimantan, tapi asapnya sampai dimana-mana, termasuk di Karimun. Setiap hari, kami menghirup udara tercemar asap yang mengancam kesehatan," kata dia.

Ia mendesak pemerintah menindak tegas oknum-oknum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab membiarkan pembakaran lahan perkebunan, termasuk menindak tegas pemilik lahan.

Mantan anggota DPRD Karimun itu meminta pemerintah mengevaluasi dan mengawasi secara melekat regulasi dan ketentuan tentang perkebunan dan kehutanan.

"Pemerintah kenapa lalai sehingga kabut asap tidak juga bisa di atasi, sudah hampir dua bulan asap mencemari udara kita, bahkan sampai ke negara tetangga," katanya.

Ia juga menilai pemerintah daerah kurang peka dalam mencegah dan memantau masyarakat yang terserang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat menghirup udara yang tercemar asap.

"Pemerintah daerah seharusnya memonitor dan mengevaluasi sejauhmana warganya terkena dampak asap. Jangan hanya bagi-bagi masker yang terkesan seremonial dan cari popularitas," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Melayu Bersatu Datuk Panglima Muda Azman Zainal menilai kebakaran hutan dan lahan dampak dari lemahnya penegakan hukum.

"Untuk apa tidak bisa menangkap dalang pembakaran hutan dan lahan. Mirisnya, hanya menangkap anak-anak daerah yang hanya dibayar untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar, seharusnya tangkap dalangnya," katanya.

Ia mendesak pemerintah menghukum berat dalang dan pemodal pembakaran lahan untuk memberikan efek jera. "Ini 'kan bukan pertama kali, tapi sudah beberapa tahun, kenapa belum juga tuntas masalahnya. Lihat saja, Kabupaten Karimun masih diselimuti kabut asap meski lebih tipis dibandingkan hari sebelumnya," kata Azman Zainal.  (Antara)

Editor: Sri Muryono

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE