Kepri Diharapkan Perkuat Kebijakan Ketahanan Negara

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Koordinator Daerah Kementerian Pertahanan RI di Provinsi Kepri, Kolonel (Mar) Enjang Suryana, berharap pemerintah daerah di Kepri menyamakan persepsi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan negara.

"Ancaman yang terjadi di daerah seperti di Kepri ini tidak lagi berupa  militer. Karena berdasarkan keberadaannya, Kepri yang berada di wilayah perbatasan justru dipengaruhi faktor eksternal yang sangat nyata," kata Enjang Suryana, Jumat.

Dalam seminar yang mengusung tema "Peran Pemda Dalam Mendukung Kebijakan Ketahanan Negara di Daerah" di aula Stisipol Raja Haji Tanjungpinang tersebut, Enjang menambahkan bahwa perihal tersebut bertambah penting ketika era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) efektif berlaku pada awal 2016 mendatang.

"Karena masyarakat Kepri nantinya hanya bisa menjadi objek bukan subjek ketika MEA itu diberlakukan. Selain itu, tantangan dan ancaman perdagangan bebas antarnegara Asia Tenggara juga akan dihadapi Kepri. Seperti infiltrasi budaya, ekonomi dan sosial politik," papar Enjang.

Belum ditambah lagi persoalan konflik politik di kawasan Laut Cina Selatan yang melibatkan sejumlah negara di kawasan regional, bahkan Amerika Serikat.

Karena, menurutnya, bisa saja konflik tersebut berimbas kepada ketahanan negara, khususnya daerah Kepulauan Riau.

"Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi sudah seharusnya kita meningkatkan kewaspadaan terhadap persoalan yang akan timbul akibat kebijakan internasional, negara Indonesia hingga kebijakan pemda setempat," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepri melalui Kabid Ketahanan Seni, Budaya dan Agama, Syamsul Khairil, mengaku, ketahanan negara di Kepri memang perlu ditingkatkan.

Perihal tersebut mengingat, berdasarkan indeks ketahanan negara di bidang geografis dari data Kesbangpol Kepri, mendapat lampu kuning dari pemerintah pusat.

"Artinya dari sisi letak Kepri secara geografis sangat rawan adanya rongrongan dari luar. Begitu pula ketahanan negara dari sisi potensi SDA yang terus menurun. Hal ini diakibatkan kegiatan seperti eksploitasi barang tambang, 'illegal fishing;, pencurian muatan kapal tenggelam dan kegiatan lainnya," kata Syamsul.

Sementara, dari sisi demografi atau pertumbuhan penduduk yang surplus, mendapat lampu hijau.

"Intinya tinggal bagaimana modal sumber daya manusia ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan daerah dan ketahanan negara," ungkap Syamsul.

Akan tetapi, Provinsi Kepri tetap menggarisbawahi persoalan tersebut yang dituangkan ke dalam kebijakan dan program yang mendukung ketahanan negara dan ketahanan nasional. (Antara)

Editor: Rusdianto