Karimun (Antara Kepri) - Calon bupati Raja Usman Azis menyebutkan sistem pengelolaan anggaran dalam APBD Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau rawan dikorupsi.
"Sistem pengelolaan anggaran salah, membuka peluang terjadinya praktik korupsi," katanya di sela-sela kampanye terbatas di Orari, Sei Lakam, Tanjung Balai Karimun, Sabtu.
Ia mengatakan, peluang terjadinya korupsi sangat terbuka akibat pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan efektif. Akibatnya, anggaran dalam APBD yang dikucurkan banyak yang tidak tepat sasaran.
Mantan Asisten Tata Pemerintahan Setkab Karimun tersebut menuturkan, pengelolaan dana bantuan sosial atau bansos merupakan satu contoh penganggaran yang rentan dikorupsi.
"Pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi pelayanan sosial. Kenyataannya, dana bansos telah dialihkan kepada masyarakat atau kelompok, padahal pembangunan sosial adalah tanggung jawab pemerintah daerah," kata dia.
Dia mengatakan banyak kegiatan olahraga yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi diserahkan kepada lembaga atau kelompok masyarakat yang mengajukan proposal setiap tahun anggaran.
"Timbul kesan pemerintah daerah tidak punya daya, semua diserahkan kepada masyarakat atau lembaga tertentu," ucapnya.
Sistem pengelolaan anggaran seperti itu, menurut dia, membuka peluang baik secara personal maupun institusi untuk melakukan praktik korupsi.
Ia mengatakan, peluang terjadinya korupsi APBD Karimun sangat terbuka, baik secara personal maupun institusi.
"Saya tahu itu. Kalau saya katakan, sudah terstruktur. Dan itu bisa dibuktikan," tukas pria yang pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karimun tersebut.
Ia menilai, pembangunan di Karimun relatif berjalan lamban, kalau tidak mau disebut tidak ada perubahan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kenapa pembangunan seperti ini, karena pemda tidak diberdayakan dan tidak berfungsi. Sementara, pemberdayaan masyarakat hanya bersifat individual atau kelompok tertentu, bukan masyarakat secara keseluruhan," tuturnya.
Dia mengatakan APBD Karimun harus dibedah, dan sistem pengelolaannya harus dibenahi agar penyaluran anggaran tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas," katanya.
Ia menambahkan bahwa keputusannya untuk maju dalam Pilkada adalah ingin berbuat untuk masyarakat, dengan membangun dengan tata kelola anggaran yang efektif, efisien dan transparan, kemudian penegakan hukum.
"Saya dan Zulkhainen mengucapkan terima kasih kepada para pendukung. Tanpa dukungan masyarakat, tentu kami tidak akan maju," katanya.
Raja Usman, calon bupati nomor urut 3 maju dalam Pilkada melalui jalur perseorangan, berpasangan dengan notaris Zulkhainen. Raja Usman dikenal sebagai birokrat yang "berani" menentang kebijakan atasan yang dinilai menyalahi aturan.
Pilkada Kabupaten Karimun diikuti tiga pasangan calon, dua pasangan lainnya adalah pasangan nomor urut 1 Aunur Rafiq (calon petahana)-Anwar Hasyim yang diusung Partai Demokrat, Partai Hanura, PDI Perjuangan, PAN, PKB dan Partai NasDem, dan pasangan nomor urut 2 Agusriono-Ahmad Darwis, diusung PKS dan Partai Gerindra. (Antara)
Editor: Sri Muryono
Cabup Karimun: Sistem Pengelolaan Anggaran Rawan Dikorupsi
Pasangan calon perseorangan Raja Usman Azis-Zulkhainen ketika mendaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati ke KPU Karimun beberapa waktu lalu. (antarakepri.com/Rusdianto)
Kenapa pembangunan seperti ini, karena pemda tidak diberdayakan dan tidak berfungsi. Sementara, pemberdayaan masyarakat hanya bersifat individual atau kelompok tertentu, bukan masyarakat secara keseluruhan
Komentar