Masyarakat Tanjungpinang Dianalisa Belum Siap Hadapi MEA

id Masyarakat,Tanjungpinang,analisa,alpano,pryandes,pasar,bebas,MEA,masyarakat,ekonomi,ASEAN

Masyarakat Tanjungpinang Dianalisa Belum Siap Hadapi MEA

DR Alpano Priyandes (antarakepri.com/Saud)

Khususnya kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dominan belum memahami tentang MEA itu sendiri
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pengamat ekonomi dari Urban and Environmental Planner Researcher Batam DR Alpano Priyandes, menganalisa masyarakat Tanjungpinang belum siap menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan mulai akhir 2015.

"Khususnya kepada masyarakat  pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dominan belum memahami tentang MEA itu sendiri," ujar Alpano, Kamis.

Permasalahannya, kata dia, masyarakat yang bergerak di sektor usaha kecil tersebut tidak mengetahui komoditas yang akan diperdagangkan, dilindungi, bahkan jaminan untuk bertahan dalam sektor perdaganan di masa tersebut.

"Intinya, masih kurang sosialisasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," ujarnya usai memaparkan hasil kajian di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Wali Kota Tanjungpinang.

Perihal tersebut menjadi suatu tantangan, karena pemberlakuan MEA hanya menghitung minggu atau paling lambat pada 31 Desember 2015.

Dilihat dari sisi keyakinan, lanjut dia, persepsi masyarakat Tanjungpinang yang bergerak di sektor usaha kecil tersebut justru siap menghadapi MEA.

Akan tetapi, berbicara soal keyakinan tentu harus didukung aspek kemampuan permodalan, kapasitas, struktur prasarana, sumberdaya manusia (SDM) dalam penggunaan bahasa asing, serta kemampuan penggunaan teknologi yang tinggi.

"Itu yang perlu ditingkatkan, dan membutuhkan peran pemerintah untuk mendampingi dan membimbing untuk menutupi perihal kelemahan tersebut," ujar akademisi Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam tersebut.

Berdasarkan kajian yang diprakarsai Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tersebut, menurut Alpano, sebenarnya Pemda sudah banyak membantu, mulai dari modal, alat usaha dan lainnya. "Cuma, mungkin kurang tepat sasaran, sehingga Pemda perlu mencari mekanisme baru atau cara yang lebih efektif lainnya," tukas dia.

Dari sisi perbankan, dia mengatakan juga sudah membantu dalam hal permodalan, hanya saja aspek jaminan dari bantuan tersebut masih menjadi kendala. Maka dari itu perlu peran pemerintah untuk menjembatani penyelesaian masalah.

Sementara itu, bantuan dana dari pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat terkesan berbelit-belit. Sehingga perlu ada kebijakkan khusus untuk membantu modal dana. Sehingga tidak sedikit, pelaku usaha kecil mencari modal dari rekanannya, bukan pemerintah atau bank.

"Sebenarnya pelaku usaha di Tanjungpinang harus berbangga, karena dekat dengan negara maju. Mereka juga boleh yakin, karena mereka tahu kawasannya, marketnya, karakter kebutuhan masyarakat tempatannya serta kebijakan di daerahnya," papar Alpano.

Akan tetapi, selain keyakinan, masyarakat Tanjungpinang juga harus mengetahui kemampuan yang dimiliki ketika menghadapi orang atau barang luar yang masuk ke Kota Tanjungpinang.

"Mereka punya kepercayaan boleh saja tapi mereka harus ada kemampuan," tegasnya.

Pemerintah dia harapkan menyosialisasikan dan dan memberikan bimbingan usaha tepat sasaran dan bersifat menyeluruh. Bukan kepada kalangan elit usaha, tetapi kepada tataran pelaku usaha kecil yang dominan berada di pasar.

"Dikarenakan Tanjungpinang sudah termasuk daerah perkotaan, dan hampir 90 persen pergerakan ekonominya dari sektor perdaganan barang dan jasa," tegasnya.

Ditambah lagi, lanjut Alpano, pertumbuhan industri besar yang masih sedikit, dan lemahnya SDM, sehingga dilihat dari kemampuannya, Tanjungpinang belum siap menghadapi MEA.

"Tetapi bukan harus takut, terutama masih ada pemerintah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kami punya persepsi MEA ini dapat mengancam perekonomian, dan juga memberikan peluang keuntungan, maka dari itu perlu ada perlindungan," paparnya pada Antara. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE