APBD Lingga 2016 Rp754,3 Miliar

Lingga (Antara Kepri) - Plafon anggaran sementara APBD 2016 Kabupaten Lingga dalam rapat paripurna DPRD Lingga, Kamis (26/11) malam disepakati sebesar Rp754,3 Miliar.

"Paripurna kesepakatan KUA-PPAS pada APBD 2016 sebesar Rp754,3 Milyar. Beberapa sumber dana mengalami kenaikan," kata Kamarudin Ali, Ketua Sementara DPRD Lingga, usai memimpin paripurna di aula Gedung DPRD Lingga.

Dia menjelaskan, anggaran pembangunan mengalami kenaikan dari beberapa sumber, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH).

"Kenaikan DAU, DAK dan DBH cukup membantu anggaran pembangunan kita di tahun 2016," kata dia.

Angka tersebut, menurutnya, sudah bukan asumsi lagi. Karena telah melalui beberapa kali koordinasi antara pihak eksekutif dengan Kementerian Keuangan RI, dan telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kecil kemungkinan meleset jauh. Kalau pun mengalami pergeseran, kita yakin masih dalam angka yang wajar," tutur Kamarudin Ali.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana KUA PPAS pada APBD 2015 yang disepakati Rp908 miliar, sementara realisasi anggaran hanya Rp694 miliar atau terjadi defisit lebih dari Rp200 miliar, menurutnya, hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi daerah.

"Untuk kali ini, hal itu tidak akan terjadi lagi. KUA PPAS APBD 2016 kali ini sudah ada PMK-nya. Kemungkinan pergesaran angkanya tidak akan jauh. Kalau pun ada, kita yakin masih dalam taraf wajar," terangnya.

Antisipasi lainnya, lanjut Kamarudin, pihaknya juga telah meminta SKPD sebagai pengguna anggaran, tetap memegang prinsip kehati-hatian.

"Kita minta SKPD lebih berhati-hati menganggarkan program yang nilainya besar dalam APBD," terangnya lagi.

DPRD juga akan meningkatkan fungsi pengawasan untuk memantau penggunaan anggaran.

"Bisa saja pertriwulan komisi kita minta memantau penggunaan anggaran. Kita ingin meningkatkan koordinasi dengan eksekutif. Hal itu untuk menjaga agar hal serupa tidak terjadi lagi seperti pada tahun sebelumnya," ungkapnya.

Dia berharap eksekutif lebih terbuka kedepan. Apabila ada dana yang masuk, ia minta pihak eksekutif segera menyampaikan PMK-nya kepada legislatif.

"Kita sangat berharap ada koordinasi yang baik antar kedua pihak, sehingga dapat mengawal dana pembangunan lebih efektif kedepannya," tutupnya. (Antara)

Editor: Rusdianto