Gubernur Kepri Menyerukan Pilkada Tanpa Politik Uang

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Penjabat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Agung Mulyana menyerukan pilkada serentak 9 Desember 2015 tanpa politik uang.

"Politik uang merusak sistem demokrasi dan tidak memberi pendidikan politik kepada masyarakat," kata Agung seusai memimpin rapat  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa.

Dia mengatakan pengawasan pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan Panwaslu. Karena itu, seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak politik uang.

Masyarakat harus ikut mengawasi dan mengantisipasi terjadinya politik uang, terutama saat masa tenang pilkada.

"Masyarakat harus pro aktif, berperan dalam menyukseskan pilkada," ujarnya.

Dia menduga dalam masa tenang pilkada terjadi politik uang untuk mempengaruhi pemilih.  Masyarakat juga harus mewaspadai pemberian barang, seperti sembako dari tim pemenangan pasangan calon.

"Saat sekarang ini mungkin belum banyak terlihat terkait politik uang, tetapi yang kita perlu waspadai yakni masuk masa tenang," ujarnya.

Agung mengimbau Bawaslu dan Panwaslu menyosialisasikan lebih intensif teknis pengawasan pilkada dan sistem pelaporan terhadap temuan pelanggaran pilkada. Sosialisasi itu penting, karena berhubungan dengan penindakan terhadap pelanggaran pilkada yang dibatasi oleh waktu.

"Kalau tidak tepat waktu, laporan atau temuan tidak dapat diproses melalui UU Pemilu," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto