Kadin Tanjungpinang Pertanyakan Sertifikasi Profesi Hadapi MEA

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang mempertanyakan kesiapan pemerintah kota dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya mengenai program sertifikasi profesi melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

"Seandainya Pemkot ada programnya, itu bagus sekali. Cuma apakah sudah sesuai dengan yang akan dibutuhkan nanti," kata Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto, Selasa.

Menurut Bobby, program sertifikasi profesi yang dilakukan Pemkot Tanjungpinang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja pada MEA yang mulai berlaku efektif pada Januari 2016.

Sebagai contoh, jika era MEA  nanti ada industri pengalengan, sementara Pemkot Tanjungpinang mempersiapkan tenaga bengkel, tentu skill yang telah dibina pemkot tidak dibutuhkan.

"Karena tidak sama, antara industri yang masuk dengan skill yang disiapkan Pemkot Tanjungpinang. Sehingga, skill yang dididik pemko akan sia-sia," tegas Bobby.

Kecuali jika memiliki kerjasama dengan perusahaan luar untuk mendapatkan peluang di MEA. Sehingga, skill yang dididik dari Pemko Tanjungpinang dapat berguna di perusahaan tersebut.

Selain itu, pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku usaha yang dilakukan Pemkot Tanjungpinang dianggap Kadin sebagai sesuatu kegiatan seremonial.

"Pemkot jangan hanya memberi modal seperti seremonial. Karena jika dibiayai dengan modal dan  dididik, kemudian tak ada link pemasarannya, maka upaya tersebut percuma,"paparnya.

Sementara itu, standarisasi produk UMKM Tanjungpinang yang  bersifat tradisional dan dianggap suatu kendala oleh Dinas Pasar Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang untuk bersaing di pasar MEA, justru menimbulkan persepsi berbeda bagi Kadin.

"Produk UMKM yang masih tradisional bukan menjadi penghalang, karena produk mereka juga mampu bersaing di MEA," ujar Bobby.

Oleh karena itu, dibutuhkan binaan yang baik dari Pemerintah Kota Tanjungpinang serta tidak serta merta melepas pelaku usaha terkait setelah dibina dan diberi modal usaha.

"Dalam hal ini, kepala dinas harus memiliki skill dan wawasan. Tapi coba beri ke kepala dinas yang memiliki kemampuan skill dalam marketnya, tentu produk tradisional tersebut akan disesuaikan dan mampu bersaing di MEA," paparnya. (Antara)

Editor: Rusdianto