Tanjungpinang (Antara Kepri) - Legislator Kepri Sofyan Syamsir menolak KM Sabuk Nusantara 30 dan 39 diambil alih PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), sebaliknya ia meminta agar diserahkan kepada swasta.
"Saya termasuk salah satu orang yang tak setuju kalau kapal itu ambil Pelni. Karena, kalau diambil Pelni, kapan lagi swasta mau berperan di Kepri," kata Sofyan Samsir, Kamis.
Selain itu, kata Sofyan, pada dasarnya PT Pelni selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memiliki armada yang jauh lebih besar di Kepri, seperti KM Bukit Raya dan lainnya. Oleh sebab itu, kapal kecil seperti Sabuk Nusantara 30 dan 39 dia harapkan bisa diserahkan kepada pihak swasta.
"Anak Buah Kapal (ABK) Sabuk Nusantara selama ini juga putera tempatan yang bekerja untuk daerahnya, kalau Pelni yang mengelola maka ABK sudah tentu dari Pelni, jadi mau dikemanakan putera daerah ini," paparnya.
Lagi pula, lelang KM Sabuk Nusantara 30 dan 39 sudah selesaian sudah ditemukan pemenangnya pada 2016 ini.
Hanya saja dalam perjalannnya, sambung Sofyan ada surat dari direktorat jendral perhubungan laut yang menyebutkan bahwa dua kapal milik negara itu diserahkan pengelolaannya ke Pelni.
Perihal tersebut berarti subsidi kapal juga diberikan ke pihak Pelni sebagaimana isi surat dari direktorat tersebut, kata dia.
Dalam wawancara terpisah, pemenang lelang Sabuk Nusantara 30 dan 39 PT Pelayaran Nasional (Pelnas) Lautan Kumala, Filius Sonjaya mengaku bingung terhadap perubahan secara dadakan tersebut.
"Padahal kami sudah memenangi lelang, semua ada buktinya," tegas Filius pada Antara.
Menurutnya, berdasarkan surat sakti tersebut Pelni diminta untuk segera melakukan kontrak di Jakarta.
"Semua terjadi secara dadakan," keluhnya.
Sementara itu, PT Pelni Cabang Tanjungpinang belum berhasil dikonfirmasi. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pelni Batam tambah kapasitas 2.000 penumpang saat angkutan mudik lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 15:35 Wib
MTI Kepri minta Kemenhub sikapi kenaikan tarif kapal ferry Batam-Singapura
Kamis, 28 Maret 2024 15:26 Wib
Pemkot Batam berkomitmen untuk tingkatkan kualitas pengelolaan pemda lewat MCP
Kamis, 28 Maret 2024 15:00 Wib
Rudi: Industri digital jadi mesin penggerak ekonomi baru
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Perusahaan manufaktur Tiongkok rencana kembangkan usaha di Batam
Kamis, 28 Maret 2024 12:58 Wib
Polres Bintan keluarkan maklumat larangan untuk bakar hutan dan lahan
Kamis, 28 Maret 2024 12:38 Wib
Musrenbang Kepri 2024 fokus bahas optimalisasi SDA
Kamis, 28 Maret 2024 8:05 Wib
BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang bayar klaim JKP Rp264 juta
Rabu, 27 Maret 2024 19:34 Wib
Komentar