Waspadai Wisata Eksklusif Pulau Terdepan Kepri

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah harus mewaspadai pengelolaan pulau terdepan sebagai kawasan pengembangan sektor wisata yang sulit diakses warga sekitar sehingga menjadi eksklusif, kata Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Ediwan.

"Ada kecenderungan akan terjadi seperti itu. Sampai sekarang pengelolaan pulau-pulau untuk tujuan wisata tidak dapat diakses warga sekitar. Ini menimbulkan konflik sosial," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa.

Ediwan mengatakan pengelolaan pulau terdepan di Natuna, Anambas, Bintan, Karimun dan Batam tidak lagi berorientasi pada pertahanan keamanan, melainkan menjadi kawasan bisnis.

Namun pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat payung hukum tidak hanya sekadar berorientasi pada pengembangan bisnis dan perlindungan investasi. Selama ini, regulasi untuk bisnis sudah berjalan dengan baik.

"Kalau ditinjau dari aspek bisnis, pengelolaan pulau-pulau itu menguntungkan bagi pemerintah, tetapi tidak memberi dampak positif untuk kesejahteraan warga sekitar," katanya.

Seharusnya, tambahnya pemerintah menerbitkan payung hukum untuk melibatkan warga sekitar pulau yang dikelola sebagai kawasan wisata.

Investor harus "dipaksa" untuk merekrut warga sekitar sebagai tenaga kerja, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Warga sekitar juga harus dilatih sehingga memiliki ketrampilan sesuai yang dibutuhkan perusahaan.

Sampai saat ini, menurut dia, pengelolaan pulau-pulau sebagai kawasan wisata selalu menimbulkan masalah, karena belum secara maksimal melibatkan warga sekitar. Permasalahan ini terjadi di Lagoi dan Pulau Nicoi, Kabupaten Bintan.

"Banyak pulau-pulau yang dikelola sebagai kawasan wisata, tetapi menjadi eksklusif karena sulit diakses warga. Pemerintah juga tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki kondisi itu, padahal berpotensi menimbulkan konflik," katanya.

Ediwan menjelaskan tahun 2016 pengelolaan pulau terdepan, terutama yang berada di Natuna, Kepulauan Anambas dan Batam sebagai kawasan wisata dan industri akan dikembangkan secara maksimal, setelah dilakukan identifikasi sejak beberapa tahun lalu. Pulau-pulau ini akan dikelola oleh investor asing.

Izin pengelolaan lahan diberikan pemerintah dalam waktu terbatas.

"Ini merupakan kebijakan yang baik untuk menjaga pulau terdepan dan pengelolanya menjadi kawasan perekonomian baru," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto