Natuna (Antara Kepri) - DPRD Kabupaten Natuna, akhirnya menyetujui usulan Ranperda APBD Natuna 2016 sebesar Rp1.55 triliun.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Natuna mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi DPRD terhadap RAPBD Kabupaten Natuna 2016 di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Jum’at malam.
Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 90 menit tersebut setiap fraksi meyampaikan pendapat akhirnya sebelum menyetujui usulan Ranperda tersebut.
Fraksi Demokrat yang mengawali penyampaian pendapat akhir yang dibacakan oleh sekertaris Fraksi Hendri Nainggolan menyampaikan beberapa catatan penting kepada Pihak Eksekutif Natuna, diantaranya mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebaiknya digunakan sesuai dengan peruntukan.
“Selain itu pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dibayarkan setelah di audit BPK atau BPKP,†kata Hendri.
Sementara itu Fraksi PAN dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Ketua Fraksi Joharis Ibro, selain menyampaikan masukan tentang DAK juga beberapa saran kepada Pemkab Natuna, diantaranya mengenai upaya mengoptimalkan sumber daya alam Natuna, untuk dijadikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah.
“Fraksi PAN juga berharap kepada Pemerintah daerah Melalui Dispenda Kabupaten Natuna untuk menggali sumber – sumber PAD untuk menunjang Pembangunan di kabupaten Natuna,†demikian disampaikan Joharis Ibro.
Sedangkan Fraksi PPP lebih menyoroti kepada belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam APBD 2016 sebesar Rp5 miliar lebih dan dialokasikan bagi belanja pegawai,subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Pendapat akhir fraksi ini yang dibacakan oleh sekretaris Fraksi Pang Ali.
Dalam belanja tidak langsung tersebut terdapat kewajiban pelunasan hutang kepada pihak ketiga dan penyelesaian kegiatan pelaksanaan Pilkada Serentak dan belanja pengentasan kemiskinan yang tidak tersalurkan sebesar 52 milyar rupiah lebih. Fraksi ini juga minta kepada pemerintah daerah agar dapat memperhatikan bantuan sekolah bagi sekolah swasta yang ada didaerah ini.
“Diharapkan Pemda Natuna untuk mempertimbangkan bantuan sekolah swasta dikabupaten Natuna, demi menciptakan kelancaran dan kecerdasan anak bangsa,†Kata Pang Ali.
Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR), melalui Ketuanya Syaifullah menyampaikan, kepada Bupati Natuna agar dapat bersikap transparan dan mengutamakan kridibilitas serta akuntabilitas sesuai dengan amanat undang – undang.
Fraksi ini juga minta agar pemerintah daerah natuna dapat memperhatikan masalah ketersediaan obat ditiap Puskesmas.
“Mengharapkan kepada Bupati Natun untuk merealisasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengobatan gratis kepada seluruh masyarakat Natuna, serta menyalurkan obat 0 obatan ke seluruh Puskesmas dan Pustu,†kata Syaifullah.
Sementara Fraksi Gerindra dan Nasdem (Gernas) yang terakhir kali menyampaikan pendapat akhirnya, yang dibacakan Oleh Ketua Fraksi, Jarmin, menyampaikan permintaan kepada pemerintah daerah terutama RSUD Natuna sebagai Badan layanan umum Daerah (BLUD) agar dapat memberikan Jasa Pelayanan (JP) kepada pegawai sesuai bagiannya.
“Hendaknya Jasa pelayanan diberikan kepada bagian yang berhak menerimanya dan yang benar – benar memberikan pelayanan, bukan kepada bagian administrasi kantor,†kata Jarmin.
Seluruh fraksi mengharapkan agar APBD 2016 dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarkat Natuna. Sementara Fraksi Golkar sendiri tidak menyampaikan pendapat akhirnya, namun, ketua fraksi yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Natuna, Hadi Candra mengatakan, fraksinya menyetujui dan mengikuti semua yang telah disepakati oleh seluruh Fraksi DPRD.
Fraksi Golkar tidak menyampaikan pendapat akhir dikarenakan sekertaris dan anggota fraksi sedang berada diluar daerah, mengikuti kegiatan kepartaian. Sementara ketua Fraksi merupakan Wakil Ketua DPRD dan menjadi salah satu pimpinan sidang.
Ketua DPRD Natuna Yusripandi yang dihubungi usai rapat mengatakan, Ketua Fraksi Golkar telah menyampaikan izin untuk tidak membacakan pendapat akhir mereka. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Komentar