Natuna (Antara Kepri) - Masih adanya dua tahapan lifthing yang belum diselesaikan oleh pemerintah pusat menjadikan hingga saat ini pendapatan dari sektor migas bagi daerah penghasil belum diketahui secara pasti.
Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko di Natuna, Rabu, mengatakan, tahapan pertama berupa proses lifthing telah selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu di Aceh.
Namun, menurut dia, dalam tahapan ini daerah masih belum bisa mendapatkan angka detail mengenai jumlah pendapatanya.
"Jadi sampai saat ini, kita belum bisa mengetahui berapa jumlah jatah untuk Natuna," kata Boy.
Ditambahkannya, masih ada dua tahapan lagi yang mesti dilalui sehingga penetapan jatah DBH Migas Natuna dapat diketahui. Salah satu tahapan tersebut adalah setelah proses rekonsiliasi sudah selesai dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut dia, bila proses ini sudah selesai maka angka untuk Natuna sudah bisa kelihatan hanya saja belum bisa dipastikan.
"Kita masih nunggu rekom dari Kemenkeu. Dari Kemenkeu belum dihitung faktor pengurangannya secara terinci," tambahnya.
Kemudian ditahapan kedua ada di tataran legislatif, tahapan ini cukup menentukan karena keputusan jumlah pendapatan pasti Natuna akan ada dipembahasan level DPR.
"Hasil hitung Kemenkeu ini nanti akan menjadi pembahasan juga di dewan. Dan ini lah yang paling menentukan," katanya.
Ia berharap, hasil produksi Migas Natuna tahun 2015 lalu bisa dimasukkan pada APBN Perubahan tahun 2016 ini, agar dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah bagi Natuna tahun ini.
"Mudah-mudahan saja bisa dimasukkan APBNP, kalaupun tidak bisa masuk maka bayarnya nanti pada 2017 sama seperti kasus 2014 yang dibayarkan pada tahun 2016 ini. Semoga saja tahun ini tidak terjadi seperti itu," tandas Boy.(Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Komentar