Dirjen Hubla: Karimun Skala Prioritas Pembangunan Kepelabuhanan

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Karimun Cendra Nawazir (kanan) didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq (kiri), berbincang dengan Dijen Hubla Umar Haris saat meninjau Pelabuhan Kargo Parit Rempak, Rabu (30/3). (antarakepri.com/

Daerah perbatasan merupakan salah satu kriteria skala prioritas Pak Menteri dalam membangun pelabuhan. Kita tidak ingin negara tetangga maju, sementara kita sangat menyedihkan

Karimun (Antara Kepri) - Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, masuk dalam skala prioritas pembangunan sektor kepelabuhanan, kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Umar Haris.

"Daerah perbatasan merupakan salah satu kriteria skala prioritas Pak Menteri dalam membangun pelabuhan. Kita tidak ingin negara tetangga maju, sementara kita sangat menyedihkan," kata dia saat berkunjung ke Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Dalam acara peletakan lunas dua kapal kenavigasian Dirjen Hubla, di salah satu perusahaan galangan kapal Karimun mengatakan, pembangunan sektor kepelabuhanan merupakan salah satu fungsi Dirjen Hubla sesuai dengan Undang-undang Pelayaran.

Dia mengatakan, pembangunan pelabuhan sejalan dengan Program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo. Dengan pelabuhan yang representatif dan layak, maka akan mendukung kelancaran arus penumpang dan barang baik di kawasan barat sampai timur Indonesia.

"Kami siap membantu Karimun yang masuk dalam kriteria skala prioritas itu. Silakan bupati berkunjung ke kantor kami untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan rencana untuk membangun pelabuhan," kata dia.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, sektor kepelabuhanan dan kemaritiman merupakan program prioritas yang masuk dalam visi dan misinya sebagai kepala daerah.

"Kami berharap bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Hubla untuk memprioritaskan kelanjutan pembangunan pelabuhan, antara lain Pelabuhan Malarko, dan mendorong program konektivitas antarpulau," kata dia.

Rafiq mengatakan, Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura terdiri atas 249 pulau, 54 berpenghuni dan sisanya pulau kosong. Selain itu, sebagian wilayah Pulau Karimun Besar berstatus Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau "Free Trade Zone" berdasarkan PP 48/2007.

"Potensi Karimun sebagai daerah kepulauan, dan ditopang dengan status FTZ sangat strategis untuk pengembangan sektor kepelabuhanan dan kemaritiman. Pelabuhan Malarko adalah pelabuhan peti kemas yang sangat dibutuhkan untuk melayani perusahaan-perusahaan di FTZ," kata dia. (Antara)

Editor: Ridwan Chaidir