Karimun Tunggu Juknis Program Rehabilitasi Rumah

Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk 200 unit rumah.

"Meski program ini sudah dilaksanakan beberapa tahun, namun kami tetap menunggu juknis terbaru dari pemerintah provinsi. Mungkin baru keluar setelah pelantikan gubernur definitif," kata Kepala Dinas Sosial Karimun Indra Gunawan di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Indra Gunawan menjelaskan rumah sebanyak 200 unit yang direhabilitasi melalui program tersebut merupakan luncuran pada 2015 namun baru direalisasikan pada 2016.

Menurut dia, proses verifikasi terhadap 200 unit rumah tersebut telah selesai dan telah pula diserahkan kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian, dia mengatakan tinggal menunggu keluarnya juknis tersebut.

Dijelaskannya, Program RTLH merupakan program dengan anggaran sistem "sharing" antara pemerintah kabupaten dengan provinsi.

Kabupaten Karimun, kata dia, mendapat jatah 200 unit rumah untuk direhabilitasi, sebagian besar berada di Kecamatan Buru dan Moro. Nilai rehabilitasi untuk satu rumah dengan ukuran sekitar 6x5 meter, sebesar Rp22 juta.

"Sifatnya renovasi rumah yang tidak layak. Bukan bangun rumah baru," katanya menegaskan.

Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, Program RTLH merupakan program non-proyek yang dikelola sendiri oleh penerima program dengan membentuk kelompok-kelompok.

Dana untuk rehabilitasi ditransfer melalui rekening bank, dan dicairkan oleh kelompok-kelompok yang telah dibentuk dengan didampingi seorang tenaga pendamping.    

Program RLTH merupakan program unggulan almarhum Gubernur Muhammad Sani yang diluncurkan sejak 2011. Pada 2011, Kabupaten Karimun mendapat jatah sebanyak 600 unit, 2012 sebanyak 1.020 unit, 2013 sebanyak 750 unit dan 2014 sebanyak 900 unit. (Antara)

Editor: Nusarina Yuliastuti