Lingga Kelimpungan Atasi Defisit Anggaran

Lingga (Antara Kepri) - Kabupaten Lingga kelimpungan mengatasi defisit anggaran dalam APBD akibat kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pusat, kata Bupati Lingga Alias Wello.

"Kita terpaksa menghemat anggaran kegiatan dinas sebesar 30 persen, kecuali sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan tingkat kelurahan. Kita sangat terbebani dengan kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah pusat," kata dia di Daik Lingga, Kamis.

Menurutnya, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pusat berdampak buruk pada pendapatan dan belanja daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dikembalikan lagi 10 persen ke pusat.

"Bagi daerah yang kecil seperti kita ini, angka pemotongan 10 persen DAK itu cukup besar, yakni sekitar Rp7,5 miliar. Apalagi kebijakan fiskal itu dikeluarkan saat kita sedang menjalankan kegiatan pembangunannya," ungkap Alias.

Saat ini, dengan target asumsi awal APBD Lingga sebesar Rp754 miliar, kata dia, hanya akan tercapai sekitar Rp600 milar lebih saja. Itu artinya, anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sangat kecil.

Belum lagi, hutang daerah tahun lalu sebesar 20 miliar lebih yang harus segera dibayarkan pada APBD Perubahan, serta mengatasi macetnya transfer dana Taskin dari provinsi sebesar Rp23 miliar kepada penerima Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lingga.

"Tidak ada jalan lain, karena saat ini kita terbebani hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp20 miliar lebih, kemudian taskin jumlahnya juga Rp23 miliar. Total dari hutang itu sudah mencapai Rp40 miliar lebih. Kalau kita tidak efisiensi, dengan mengorbankan program-program yang bukan termasuk skala prioritas, maka kita akan kolaps," tuturnya.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat Lingga yang meningkat selama Ramadhan dalam waktu dekat ini, sedangkan ekonomi masih relatif stagnan, membuat daerah harus mengambil langkah-langkah kebijakan melakukan penekanan terhadap kecendrungan peningkatan harga kebutuhan pokok.

"Salah satunya dengan operasi pasar. Untuk itu, kami juga berharap semua elemen pemerintahan baik DPRD, instansi terkait seperti Bea Cukai, memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dalam upaya tersebut," ujarnya.

Untuk langkah ke depannya, dikatakan Alias Wello, Kabupaten Lingga tidak akan berharap banyak dari sumber pendapatan melalui dana bagi hasil (DBH) sektor minyak dan gas.

"Kondisi harga minyak dunia yang terus mengalami fluktuasi, membuat kita tidak lagi berharap pendapatan dari sektor tersebut," tuturnya.

Sedangkan catatan lainnya, kata dia, pemerintah daerah tidak boleh terlalu memforsir kegiatan penbangunan dari dana APBD, akan tetapi ia menuntut dinas-dinas mampu menyerap dana DAK dari APBN, dan dana pembangunan dari provinsi.

"Kedepan ini, kita tidak lagi terlalu memporsir kegitan infrastruktur dengan dana APBD. Kita perlu bekerja keras dan cerdas. Kita lobi pemerintah provinsi dan pusat," terangnya. (Antara)

Editor: Rusdianto