BP Batam-Kodam Bukit Barisan MoU Penanganan Lahan

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Komando Daerah Militer (Kodam) Bukit Barisan menjalin kerjasama untuk menuntaskan beberapa persoalan terkait permasalahan lahan di Batam.

"Secara umum MoU ini bertujuan agar BP Batam mendapat asistensi dalam rangka pemutakhiran data lahan yang ada di Batam," ujar Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam RC Eko Santoso Budianto dalam rilis, Selasa.

Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani di Kodam I Bukit Barisan, Medan pada Senin (20/6) oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung dan RC Eko Santoso Budianto mewakili Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro.

Dalam MoU tersebut, Kodam Bukit Barisan berkomitmen menyediakan tim khusus beserta sejumlah peralatan sarat teknologi yang dibutuhkan untuk pemetaan lahan-lahan di Batam.

Pemetaan lahan-lahan tersebut nantinya akan dibutuhkan untuk melengkapi database digital BP Batam terkait lahan.

"Ini kerjasama yang paling kami nantikan. BP Batam punya keterbatasan tenaga dan peralatan. Dengan MoU ini, Kodam akan menyediakan tim khusus dan menurunkan sejumlah peralatan untuk membantu BP Batam memetakan seluruh lahan di Batam," kata dia.

Dengan kerjasama tersebut, nantinya BP Batam akan memiliki data lahan yang valid, baik yang ditampilkan secara grafis maupun nongrafis. Data tersebut akan diunggah secara terbuka, agar masyarakat dan investor bisa mengakses data teraktual secara terbuka.

"Jika BP Batam punya data yang valid dan up to date, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah BP Batam akan punya database yang menyeluruh terhadap seluruh HPL yang ada di Pulau Batam. Tinggal klik saja, semua data terkait lahan bisa diakses secara lengkap," kata Eko.

Eko berharap, upaya yang dilakukan oleh pihaknya bisa meminimalisir permasalahan lahan yang ada di Batam.

"Permasalahan lahan di Batam sangat kompleks dan krusial untuk segera diselesaikan," kata dia.

Eko juga menemukan praktek percaloan lahan. Dia menyebutkan ada banyak calo yang beredar di luar untuk menawarkan lahan dengan harga yang lebih mahal. Kondisi tersebut terjadi karena ada ketidak pastian mengenai data pengelolaan lahan selama ini.

Masalah lainnya adalah mengenai lahan-lahan tidak dibngun meskipun sudah dialokasikan kepada pengusaha tertentu.

Pihaknya berniat mengevaluasi kembali pengalokasian lahan-lahan yang selama ini tak juga dibangun.

"Dengan pemetaan ini, akan dilakukan penataan ulang. Terutama terhadap lahan-lahan yang sudah dialokasikan tapi belum dibangun-bangun. Ini merugikan negara, karena itu harus ditata ulang," kata Eko.

Dia menjamin, dalam tempo waktu dua hingga tiga bulan BP Batam akan bisa memilah permaslahan pokok yang diselesaikan. (Antara)

Editor: Rusdianto