DPRD Kepri: Pusat Jangan Hanya Perhatikan Natuna

id DPRD,Kepri,Pusat,Perhatikan,kemaritiman,Natuna

Ya, kami memberi apresiasi kepada pemerintah pusat dalam menyikapi permasalahan di Natuna, meski ini sudah telat. Jangan bersikap setelah ada masalah, seperti di Natuna
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sukhri Fahrial mengharapkan pemerintah pusat tidak hanya memperhatikan permasalahan pertahanan keamanan dan pengelolaan potensi kemaritiman di Natuna saja.

"Bukan hanya Natuna,  karena daerah lainnya seperti Batam, Bintan, Karimun dan Kepulauan Anambas juga berbatasan dengan negara lain," ucapnya di Tanjungpinang, Jumat.

Di Kepri ada 19 pulau yang berbatasan dengan negara tetangga, yang berada di Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Batam dan Karimun.

Anggota Fraksi Partai Hanura itu memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna.

Keseriusan pemerintah pusat mengurusi permasalahan di Natuna semakin terlihat saat menindaklanjuti rapat terbatas tersebut di Jakarta beberapa hari lalu.

"Ya, kami memberi apresiasi kepada pemerintah pusat dalam menyikapi permasalahan di Natuna, meski ini sudah telat. Jangan bersikap setelah ada masalah, seperti di Natuna," katanya.

Seharusnya, tambah dia pemerintah pusat memperhatikan Natuna dan daerah perbatasan lainnya sejak beberapa tahun lalu. Daerah perbatasan merupakan wajah Indonesia, yang harus dijaga karena rentan dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak asing.

Sebagai contoh, di perairan Natuna, Kepulauan Anambas dan Bintan sering terjadi pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing.

Bahkan kapal nelayan asal Tiongkok baru-baru ini ditangkap karena mencuri ikan di perairan Natuna. Kapal itu ternyata dilindungi kapal dari salah satu aparat Tiongkok.

Permasalahan kedaulatan di kawasan perbatasan, pengelolaan potensi kelautan dan pariwisata sudah berulang kali disampaikan Pemerintah Kepri kepada pusat. Selama ini, perhatian pemerintah terpusat pada sektor transportasi, yang sampai sekarang juga masih belum maksimal.

"Sepanjang pelanggaran masih terjadi di wilayah perairan Natuna dan daerah lainnya yang dilakukan pihak asing, berarti pertahanan keamanan harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama," ujarnya.

Sukhri berharap pemerintah pusat, Kepri dan pemerintah di daerah perbatasan bersinergi, dan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk membangun kekuatan pertahanan keamanan dan pengelolaan potensi perekonomian secara maksimal.

"Banyak potensi perekonomian yang ada di kawasan perbatasan," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE