Gubernur Kepri: Permudah Perizinan agar Natuna Berkembang

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berpendapat, upaya untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Natuna di antaranya dapat dilakukan pemerintah dengan mempermudah perizinan sektor pariwisata, investasi, dan juga bagi kapal nelayan lokal.

"Intinya 'kan kami menggesa agar Natuna cepat tumbuh dan berkembang. Salah satunya perlu ada kemudahan izin sehingga di antaranya kapal nelayan lokal bisa mengisi potensi laut di Natuna," kata Nurdin dalam rilis yang diterima Antara di Tanjungpinang.

Pernyataan itu disampaikannya seusai mengikuti rapat terbatas  tentang pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna, yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Presiden, Jakarta.

Rapat terbatas itu dihadiri Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhub Ignasius Jonan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta Bupati Natuna Hamid Rizal.

Presiden Jokowi  mengemukakan, ada tiga fokus yang ingin dikerjakan pemerintah di Kepulauan Natuna, Kepri. Ketiga fokus itu berkaitan dengan industri perikanan, industri migas, dan  pertahanan.

Terkait dengan pengembangan industri perikanan, Presiden menyatakan dirinya mendapatkan laporan bahwa produksi di sektor sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9 persen dari potensi.

"Oleh sebab itu, ini perlu didorong lagi, dipercepat lagi, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita," tutur Presiden Jokowi.

Kemudian yang berkaitan dengan migas di Natuna, menurut Presiden, dari 16 blok migas di sekitar Natuna, baru 5 blok yang berproduksi.

Sementara 7 blok masih dalam tahap eksplorasi, dan 4 blok masih dalam proses terminasi. Oleh sebab itu, menurut Presiden, perlu  perlu didorong agar proses-proses produksi bisa segera dilakukan.

Di sektor di pertahanan, untuk menjaga sumber daya alam, menjaga kedaulatan, Natuna sebagai pulau terdepan, presiden telah memerintahkan kepada TNI, khususnya TNI AL, Bakamla (Badan Keamanan Laut) agar meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan Natuna.

Sementara terkait beberapa infrastruktur di Natuna yang perlu dibangun dandiperbaiki, Presiden Jokowi meminta segera dimulai.

Seusai rapat terbatas, Nurdin bersama Bupati Natuna Hamid Rizal, Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung menggelar konperensi pers.

Nurdin memgatakan banyak potensi yang dimiliki Natuna dan perlu adanya campur tangan pemerintah pusat, khususnya dalam hal regulasi. Karena hal ini berkaitan erat dengan tujuan Pemerintah Provinsi Kepri, juga pemerintah pusat yang ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

"Banyak potensi yang harus dikembangkan di Natuna dan perlu terus kita dorong dengan kemudahan-kemudahan izinnya. Di antaranya bidang investasi, pariwisata dan industri perikanan. 'Kan sayang jika kita punya potensi yang melimpah, tapi kita tidak olah," ujar Nurdin. (Antara)

Editor: Rusdianto