Tanjungpinang Rasionalisasi Program Pengentasan Kemiskinan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Tanjungpinang terpaksa melakukan rasionalisasi terhadap Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) di tengah meningkatnya angka kemiskinan di Tanjungpinang, dari  8.945 ke angka 10.196 rumah tangga pada 2016.

"Program taskin tetap lanjut, tapi disesuaikan dengan anggaran yang ada," kata Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang, Syahrul, Sabtu.

Menurut Wakil Wali Kota Tanjungpinang tersebut, faktor lain dilakukannya rasionalisasi adalah kondisi keuangan daerah yang sedang dilanda defisit.

"Kendala terjadi secara terstruktur. Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat lambat ke provinsi, dan provinsi juga lambat menyampaikannya," ucap Syahrul.

Salah satu rasionalisasi raskin yang dilakukan TKPKD Tanjungpinang adalah dengan mengembangkan Kube hanya dari satu dinas.

"Kalau kemarin Kube itu ada di dinas sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindundan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), mungkin akan kami jadikan di satu dinas saja," ucapnya.

Sementara itu, untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Wakil Walikota Tanjungpinang tersebut mengaku memang tidak dianggarkan untuk pada 2016.

"Khusus untuk RTLH ada bantuan dari APBN sekitar 300 rumah yang dikoodinir oleh dinas sosial," tegasnya.

Di sisi lain, Pemko Tanjungpinang juga masih menunggu sinyal positif dari Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepri. Hanya saja ketua TKPKD Kepri yang diketuai oleh wakil gubernur masih belum menjabat.

"Wakil gubernur juga belum duduk, sehingga kami belum duduk bersama TKPK Kepri untuk program taskin," ucapnya.

Tunda bayar provinsi juga diharapkan Syahrul bisa segera teralisasi. Mengingat, di dalamnya terdapat anggaran RTLH yang belum tercover semua oleh Pemprov Kepri melalui MoU rehab RTLH 1:2. (Antara)

Editor: Rusdianto