Alias Wello Tegas Sikat Mafia BBM Subsidi

id Aliaswello,Tegas,Sikat,mafia,BBM,Subsidi

Alias Wello Tegas Sikat Mafia BBM Subsidi

Bupati Lingga Alias Wello (kiri) didampingi wakilnya Muhammad Nizar, menggelar forum diskusi terkait penertiban regulasi pendistribusian minyak subsidi. (Antarakepri/Ardhi)

Ini menyangkut kepentingan orang banyak, jadi kami harus mengambil sikap tegas. Sampai-sampai katanya ada oknum aparat yang membekingi. Saya tidak peduli. Saya mau tahu siapa itu aparatnya, saya akan laporkan jika itu benar
Lingga (Antara Kepri) - Bupati Lingga Alias Wello kumpulkan Agen Penyalur Minyak Subsidi (APMS) dan puluhan orang pemilik rekom pangkalan BBM di wilayah Kecamatan Senayang dan Lingga Utara, guna membahas permasalahan penyaluran minyak diluar aturan pemerintah.

"Ada permainan apa di lapangan. Ini menyangkut kepentingan orang banyak, jadi kami harus mengambil sikap tegas. Sampai-sampai katanya ada oknum aparat yang membekingi. Saya tidak peduli. Saya mau tahu siapa itu aparatnya, saya akan laporkan jika itu benar," kata Alias Wello, di aula kantor Bupati, Senin.

Dia mengatakan, akhir-akhir ini cukup banyak pengaduan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepadanya. Terlebih soal isu adanya sejumlah kegiatan ilegal dalam pendistribusian minyak subsidi di Kabupaten Lingga.

"Ada informasi dilapangan tentang distiribusi minyak yang tidak merata, ada pembatasan kuota untuk pemilik rekom, ada pula yang mendapat jumlah lebih dari yang di rekomendasi pemkab, Ada yang dapat izin tapi tidak dapat alokasi. Ada juga minyak yang beredar tapi tidak diketahui legalitasnya," paparnya.

Menurut Alias, permasalahan regulasi pada BBM ini menimbulkan dampak negatif terhadap kebutuhan masyarakat. Permainan mafia BBM tersebut menyebabkan Kabupaten Lingga sering mengalami kelangkaan bahan bakar.

Dia menduga, banyak pemilik rekom yang diamanahkan pemerintah setempat untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat, telah ikut dalam jaringan mafia tersebut.

Seperti di Dabosingkep, lanjutnya, banyak sekali pengaduan warga terhadap buruknya palayanan APMS. Alokasi untuk pemilik rekom semakin menciut. Mereka mengatakan APMS membatasi kuota minyak yang diterima pemilik rekom.

Bahkan, keputusan sepihak dari SPBU Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat tersebut, dinilai tidak beralasan. Karena sampai hari ini belum ada SPBU baru yang menyerap jatah kuota Lingga dari Pertamina.

"Saya betul-betul serius untuk masalah ini. Sudah 6 bulan ini kami berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyrakat. Kalau ditemukan ada yang nakal kita cabut izinnya, dan yang bermain-main dengan hal-hal yang subsidi, kita laporkan kepada pihak berwajib," ungkap Awe, sapaan akrab Bupati Lingga tersebut.

Awe juga mengatakan, keseriusan pemerintan menertibkan penyaluran minyak bersubsidi ini, agar kedepannya mampu melihat lebih jelas kebutuhan masyarakat Kabupaten Lingga, apakah sudah tercukupi dengan kuota yang ada, atau perlu diajukan penambahannya kembali.

"Kalau memang kuota tidak cukup, kami akan usulkan kepada pertamina. Saat ini, krisis minyak paling dirasakan oleh masyarakat nelayan. Hampir seluruh wilayah, krisisnya minyak tanah dan solar. Dua jenis inilah yang sering di komplain masyarakat," ungkapnya.

Awe juga menyoroti permasalahan regulasi APMS Batu Kapak Lingga, yang sengaja menahan-nahan regulasi pendisitribusian BBM dari Pertamina secara rutin setiap bulannya, menjadi 3 bulan per sekali pengangkutan.

Hal ini dimaksud, untuk memangkas biaya oprasional pengangkutan. Namun, itu sangat berisiko terhadap ketersediaan BBM subsidi.

"Saya tidak peduli yang punya itu sahabat saya. Saya serius mengemban amanah sebagai Bupati Lingga. Jika sahabat saya itu menyalahi aturan, saya tetap akan menindak tegas," tutupnya. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE