Anggota DPRD Karimun Dukung Pembangunan Pelabuhan Baru

Karimun (Antara Kepri) - Anggota DPRD Kabupaten Karimun  Anwar Abubakar mendukung rencana Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun membangun pelabuhan baru di Ranggam Kecamatan Tebing menggantikan pelabuhan internasional Taman Bunga Tanjung Balai Karimun.  

"Kita dukung, tapi harus dilihat dulu tata ruangnya. Apakah kawasan Ranggam sesuai untuk pelabuhan sebagaimana dituangkan dalam Perda RTRW," kata anggota dewan dari Partai Amanat Nasional di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Anwar yang juga Sekretaris Komisi II menuturkan, pelaksanaan pembangunan harus tetap memiliki perencanaan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah sehingga hasilnya benar-benar terukur, tidak berdampak negatif terhadap sektor pembangunan lain.

Dia mengapresiasi langkah cepat Gubernur Nurdin Basirun yang telah membahas rencana pembangunan pelabuhan internasional di Ranggam bersama PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun, pekan lalu.

"Memang kondisi pelabuhan internasional di Taman Bunga sudah tidak layak, sempit dan areal parkirnya tidak memadai. Kita ini daerah maritim, dan pelabuhannya harus lebih berkelas, apalagi Karimun merupakan daerah perbatasan," ucap Anwar yang belum lama terpilih sebagai Ketua DPD PAN Karimun.

Secara terpisah, anggota DPRD Karimun dari Partai Golkar M Yusuf Sirat juga mendukung pembangunan pelabuhan internasional di Ranggam, menggantikan pelabuhan internasional di Taman Bunga.

"Kalau kami justru menginginkan jangan hanya pelabuhan internasional, pelabuhan domestik juga direlokasi. Jadi, kawasan Taman Bunga bisa difungsikan untuk yang lain, misalnya untuk jasa labuh kapal, dan ruang terbuka hijau," tuturnya.

Dia mengatakan, pemindahan pelabuhan internasional dan domestik Taman Bunga sangat strategis jika pemerintah memang berkomitmen untuk membangun sektor kemaritiman.

Pemindahan pelabuhan ke Ranggam, lanjut dia, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kepadatan di pusat kota Tanjung Balai Karimun.

"Sekarang kan semua terpaku ke Tanjung Balai Karimun, kalau pelabuhan dipindah ke kecamatan lain, maka akan terjadi pemerataan," kata dia.

Mengenai penyesuaian dengan tata ruang, Yusuf menilai bisa direvisi sepanjang pembangunan pelabuhan di Ranggam tidak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.

"Perda RTRW bisa direvisi kalau memang dipandang perlu untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Dia berpendapat, pengelolaan pelabuhan tersebut tetap dikerjasamakan antara PT Pelindo I dengan Badan Usaha Pelabuhan milik pemerintah daerah.

Dengan kerja sama itu, maka pendapatan dari pengelolaan pelabuhan tersebut memberikan kontribusi ke pusat maupun daerah.

"Kita minta gubernur mempercepat rencana pembangunan pelabuhan itu, dudukkan semua pihak sehingga perencanaannya benar-benar mantap dan mengakomodir semua kepentingan," kata pria yang pernah duduk di DPRD Provinsi Kepri tersebut. (Antara)

Editor: A Jo Seng Bie