Sekda: Jangan Paksakan PON 2024 di Kepri

id Sekda,PON,2024,Kepri,tuan,pekan,olahraga,nasional

Pelaksanaan PON itu membutuhkan anggaran yang besar, triliunan rupiah, sementara Kepri sekarang saja mengalami defisit anggaran
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 jangan dipaksakan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, kata Pelaksana Tugas Sekda Kepri Reni Yusneli di Tanjungpinang, Kamis.

"Pelaksanaan PON itu membutuhkan anggaran yang besar, triliunan rupiah, sementara Kepri sekarang saja mengalami defisit anggaran," ujarnya menanggapi pertanyaan apakah wilayah ini siap untuk menjadi tuan rumah PON tahun 2024.

Dia mengatakan pemerintah sekarang kewalahan menghadapi defisit anggaran. Untuk saat ini, sebaiknya pemerintah fokus mengelola anggaran untuk kegiatan yang  menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat.

Jika dipaksakan, Kepri dapat menjadi tuan rumah PON. Namun kegiatan itu pasti akan mengorbankan kegiatan lainnya yang justru dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, menurut dia pertanyaan yang menarik bukan Kepri dapat menjadi tuan rumah PON, melainkan apakah kegiatan diprioritaskan.

Apalagi kondisi sarana dan prasarana olah raga di Kepri masih terbatas. Banyak atlet yang tidak berkembang karena keterbatasan sarana dan prasarana olah raga.

Meski mendapat dukungan dana dari pusat untuk membangun sarana olah raga, kata dia anggaran yang bersumber dari Kepri tetap harus dikeluarkan. Karena itu, menjadi tuan rumah PON sebaiknya diperjuangkan saat kondisi Kepri stabil.

"Apakah menjadi tuan rumah PON itu kebijakan yang prioritas? Dalam kondisi keuangan seperti sekarang ini, sebaiknya pemerintah fokus merancang kegiatan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengembangan sektor kemaritiman," ujarnya.

Kesejahteraan masyarakat, kata dia target yang harus dicapai pemerintah melalui berbagai program yang disejalankan dengan visi dan misi gubernur. Pengelolaan anggaran bukan hanya sekadar berdasarkan keinginan yang besar, seperti menjadi tuan rumah PON, yang justru berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Kepri ini baru berusia 14 tahun, masih terlalu dini untuk menjadi tuan rumah PON, kecuali memiliki pendapatan yang besar. Provinsi yang sudah dibentuk puluhan tahun saja belum ngotot menjadi tuan rumah PON," katanya.

Pernyataan Pelaksana Tugas Sekda Kepri itu bertolak belakang dengan keinginan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Seperti yang diberitakan sejumlah media massa saat mengunjungi atlet asal Kepri saat PON 2016 di Jawa Barat, Nurdin menginginkan Kepri menjadi tuan rumah PON tahun 2024.

Nurdin mengatakan pelaksanaan PON di Kepri menguntungkan bagi masyarakat. Dampak positif yang akan terjadi seperti ribuan masyarakat dari seluruh provinsi berkunjung ke Kepri, perekonomian masyarakat akan berkembang, dan sarana prasarana olah raga menjadi lengkap.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan Kepri  memungkinkan menjadi tuan rumah PON karena masih delapan tahun untuk mempersiapkannya.

Sarana dan prasarana olahraga yang masih terbatas harus dibangun oleh Pemprov Kepri dan tujuh pemerintah kabupaten dan kota jika keinginan gubernur direalisasikan.

"Kalau tidak ada sarana dan prasarana olah raga mustahil dapat melaksanakan PON di Kepri," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE