Pengamat: Kebijakan Mutasi Pejabat Kepri Belum Transparan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pengamat kebijakan publik, Wahyu Eko Yudiatmana menilai kebijakan mutasi terhadap pejabat eselon II-IV di lingkup Pemprov Kepulauan Riau masih tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan berbagai pihak.

"Seharusnya mutasi pejabat dilakukan berdasarkan hasil analisa Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat, bukan karena kepentingan politik, saudara, pertemanan," ujarnya di Tanjungpinang, Kamis.

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji itu menambahkan penetapan pejabat pada posisi tertentu di satuan kerja perangkat daerah seharusnya sesuai hasil ujian pengukuran kemampuan mereka yang dilaksanakan baru-baru ini.

Sementara yang terjadi sekarang justru berbeda. Hal itu menyebabkan banyak pejabat yang kecewa, karena mendapat jabatan tidak sesuai dengan pengajuan posisi jabatan saat assessment (pengukuran) kemampuan.

Hasil ujian pengukuran kemampuan itu, kata dia seharusnya memudahkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mengambil kebijakan mutasi. Kebijakan mutasi pejabat itu yang diambil tidak akan menimbulkan kritik jika dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mutasi pejabat yang dilakukan baru-baru ini diproses berbagai pihak, baik dari kalangan birokrat maupun politisi yang duduk di lembaga legislatif, karena dilaksanakan tidak transparan.

Bahkan mutasi yang dilakukan mendadak itu setelah upacara menimbulkan persepsi negatif, meski itu wewenang gubernur.

Persepsi negatif yang muncul seperti "karimunisasi" di tubuh pemerintahan.Maksudnya, pejabat-pejabat dari Kabupaten Karimun mendapat jabatan baru di Pemprov Kepri.

Isu "karimunisasi" itu sulit dibantah, lantaran banyak pejabat yang berasal dari Karimun menjadi pelaksana tugas kepala dinas dan kepala bidang di Pemprov Kepri. Apalagi fakta itu dikait-kaitkan dengan Gubernur Nurdin dan Sekda Kepri Arif Fadillah berasal dari Karimun.

"Wajar jika kemudian menyeruak isu 'karimunisasi' birokrasi Pemprov Kepri. Semestinya gubernur dapat mengambil langkah maju dengan menerapkan sistem terbuka dalam promosi dan mutasi pejabat eselon di Pemprov Kepri," tegasnya. (Antara)

Editor: Rusdianto