Mengurai "Benang Kusut" Pemilihan Wagub Kepri

id mengurai,benang,kusut,wagub,kepri

Ini posisi yang enak, tak perlu berjuang dan bertarung, tiba-tiba jadi wagub. Apakah ini bisa didapat secara gratis?
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Banyak pihak, terutama kalangan politisi dan birokrat, masih terus menyoroti permasalahan pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang sejak beberapa bulan lalu belum tuntas.
        
Bahkan ada pihak yang berpendapat permasalahan ini tidak akan tuntas lantaran perbedaan kepentingan di antara partai pengusung HM Sani (almarhum)-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015.
        
Berbagai desakan pun muncul, terutama dari kalangan politisi dari partai pendukung Sani-Nurdin (SANUR) agar proses pemilihan Wagub Kepri dilaksanakan secara serius.
        
Nurdin Basirun setelah dilantik sebagai Gubernur Kepri pada 25 Mei 2016, menggantikan almarhum HM Sani, dianggap memiliki kapasitas dalam menangani permasalahan itu. Nurdin yang juga Ketua Partai Nasdem Kepri dalam berbagai kesempatan juga menginginkan pemilihan Wagub Kepri cepat diselesaikan.
        
Namun realitasnya, hingga sekarang Partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung SANUR belum menetapkan dua nama calon Wagub.
        
Kondisi itu yang membuat bingung sejumlah pengurus partai pengusung SANUR lainnya, hingga akhirnya mereka mengambil keputusan masing-masing.
        
"Perbedaan kepentingan ini membuat proses pemilihan semakin rumit, blunder," kata pengamat kebijakan publik Wahyu Eko Yudiatmaja.
        
Partai Gerindra mengusulkan Isdianto dan Fauzi Bahar sebagai calon Wagub Kepri, sedangkan Partai Demokrat mengusulkan Agus Wibowo dan Isdianto sebagai calon Wagub Kepri.
        
Sementara Partai Persatuan Pembangunan Kepri yang sebelumnya sangat kritis terhadap sikap Gubernur Nurdin Basirun yang terkesan mendiamkan permasalahan itu, akhirnya juga memilih menghindar dari jurnalis. PPP Kepri yang dipimpin Syarafudin Aluan juga belum memutuskan siapa calon Wagub.
        
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa baru memberi sinyal mengusulkan Isdianto dan Mustafa Widjaja sebagai calon Wagub Kepri.
        
Siapa figur yang diusung partai pengusung itu? Isdianto adalah adik kandung HM Sani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dispenda Kepri, sedangkan Mustafa Widjaja adalah mantan Kepala Otorita Batam. Sementara Fauzi Bahar adalah mantan Wakil Wali Kota Padang yang hijrah ke Kepri.
        
Baru-baru ini, muncul isu beberapa partai pengusung akan mengusulkan tiga nama calon Wagub Kepri untuk menghindari konflik. Namun Sekretaris Partai Demokrat Kepri, Husnizar Hood, menegaskan nama yang diusulkan ke DPRD Kepri tidak boleh lebih dari dua nama.
        
Sementara terkait perbedaan figur yang diusung itu, kata Wahyu Eko, akan memperlama proses pemilihan Wagub Kepri.
        
"Yang diusulkan partai pengusung itu hanya dua nama calon Wagub Kepri, tidak boleh lebih," ujar Wahyu Eko, yang juga dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji.    
 
Tidak Selesai
   
Husnizar Hood, yang juga Wakil Ketua DPRD Kepri menyangsikan proses pemilihan calon Wagub Kepri berjalan normal. Proses pemilihan ini bisa berlarut-larut lantaran masing-masing berbeda kepentingan.
        
Dia dan sejumlah politisi dari partai pengusung lainnya merasa kecewa terhadap sikap Gubernur Nurdin Basirun.
        
"Seharusnya, Gubernur Nurdin ikut campur dalam proses pemilihan Wagub Kepri ini. Ini harus diurus serius untuk kepentingan pemerintah," tegasnya.  
   
DPRD Kepri dalam pekan ini akan membentuk panitia khusus dan tim panitia pemilihan Wagub Kepri. Namun pansus maupun tim pemilihan akan kesulitan menangani permasalahan itu lantaran menerima lebih dari dua nama calon.
        
"Manuver politik yang terjadi selama ini akan sulit dikendalikan jika tidak ada pengendalinya. Ini akan blunder karena perbedaan kepentingan masing-masing partai pengusung," kata Wahyu Eko.
        
Kondisi politik pemilihan Wagub Kepri berbeda dengan Sumatra Utara dan Riau. Di Sumatra Utara hanya ada dua partai pemenang pilkada sehingga mudah diakomodasi kepentingan politik kedua partai itu.
        
Sedangkan di Riau, proses pemilihan Wagub Kepri diyakini tidak menemukan jalan buntu karena Golkar sebagai "pemain" tunggal dari proses pemilihan.
        
"Di Kepri ada lima partai pengusung yang sejak beberapa bulan terakhir bergerak sendiri," ucapnya.

Politik Uang
   
Wahyu Eko juga mengingatkan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mewaspadai politik uang jelang pemilihan calon Wagub Kepri.
        
"Patut dicurigai akan terjadi politik uang jika tidak diawasi secara ketat oleh publik dan aparat penegak hukum, karena pemilihan calon Wagub Kepri merupakan momentum yang melibatkan partai pengusung dan DPRD Kepri," ujarnya.
        
Dia mengatakan potensi pembayaran mahar politik kepada partai pengusung HM Sani-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 yang menetapkan dua nama calon wagub dapat terjadi lantaran kandidat tidak perlu bertarung pada pesta demokrasi.
        
Selain itu, peluang politik uang juga terbuka saat DPRD Kepri menetapkan satu dari dua nama calon yang diusulkan partai pengusung.
        
Bakal calon wagub membayar mahar kepada partai pengusung.
        
"Ini posisi yang enak, tak perlu berjuang dan bertarung, tiba-tiba jadi wagub. Apakah ini bisa didapat secara gratis?" katanya.
        
Menurut dia, untuk mendeteksi terjadi politik uang sangat sulit. Namun bukan tidak mungkin dapat terungkap jika diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum yang memiliki teknologi canggih.
        
Jika terjadi politik uang, maka itu kabar buruk bagi Kepri. "Logikanya, orang yang memberi uang itu akan berupaya mengembalikan investasi politik yang ditanamkan. Yang rugi siapa? Masyarakat Kepri," ujarnya.
        
Eko mengimbau seluruh partai pengusung pengutamakan kepentingan Kepri, bukan kepentingan politik. Fungsi partai harus dijalankan secara maksimal, tanpa mahar politik dalam menetapkan dua nama calon wagub.
        
Partai pengusung harus mampu mencari dan mendapatkan figur yang mampu bekerja sama dengan gubernur agar visi misi pemerintah daerah dapat direalisasikan dan tepat waktu.
        
Partai-partai pun diingatkan untuk tidak mendahulukan kepentingan kelompok, dan uang. Karena jika itu terjadi, dikhawatirkan tidak sejalan dengan gubernur sehingga visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat direalisasikan.
        
Visi misi kepala daerah, diakui menjadi salah satu unsur yang memengaruhi kemenangan pasangan Sani-Nurdin pada pilkada lalu. Hal itu membuat pasangan itu menjadi semakin populer dan akhirnya terpilih.
        
Karena itulah, janji politik mereka harus direalisasikan sebagai bentuk komitmen politik yang disampaikan saat kampanye.
        
Peranan gubernur sebagai "penengah" untuk melancarkan proses pemilihan wagub ini dibutuhkan. Gubernur diharapkan tidak mengambil sikap diam, melainkan harus komunikatif dengan partai pengusung dan DPRD Kepri.
        
Di sisi lain, tampaknya harus ada komitmen untuk membangun konsolidasi di antara lima partai pengusung HM Sani-Nurdin untuk mendapatkan kata sepakat tentang siapa figur yang tepat dan memiliki kapasitas, integritas serta pengalaman, dalam melaksanakan tugas sebagai wagub.
        
Masyarakat Kepri tentu menunggu kearifan para politikus Kepri. Jika hal itu dilakukan, harapan untuk mengurai "benang kusut" proses pemilihan wakil gubernur Kepri, akan semakin mendekati kenyataan.(Antara)

Editor: Dedi

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE