Polda Kepri Apel Pengamanan Demo 2 Desember

Batam (Antara Kepri) - Polda Kepulauan Riau menyelenggarakan gelar pasukan yang disiapkan untuk mengamankan Kepri khususnya Kota Batam berkenaan dengan unjuk rasa kaum buruh pada 2 Desember 2016.

"Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan personel pengamanan dan kelengkapan sarana prasarana Polri, TNI, dan pemerintahan sebelum pengamanan unjuk rasa 2 Desember 2016," kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian usai gelar pasukan di Lapangan Engku Putri Batam, Selasa.

Tujuan apel siaga gelar pasukan tersebut agar kegiatan unjuk rasa yang sedianya akan dilaksanakan dapat berjalan dengan aman dan tertib.

"Kami juga ingin tetap dapat memberikan pelayanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun ada unjuk rasa," kata dia.

Acara gelar pasukan pengamanan juga dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri, Kajati Kepri, Danrem 033/Wira Pratama, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud Tanjungpinang, unsur pimpinan daerah Provinsi Kepri, pejabat instansi sipil, TNI dan Polri se-Provinsi Kepulauan Riau dan unsur FKPD kota Batam.

Pada 2 Desember 2016, kata Sam, FSPMI Batam berunjuk rasa  ke Gedung Graha Kepri di Kecamatan Batam Kota dalam rangka mogok nasional.

"Kami berharap unjuk rasa rekan-rekan buruh ini dapat dilaksanakan dengan tertib seperti sebelum-sebelumnya agar kondusivitas kamtibmas di Batam dan Kepri pada umumnya tetap terjaga dengan baik," kata dia.

Kapolda menekankan kepada seluruh jajaran agar menjaga soliditas dan sinergitas TNI, Polri dan instansi terkait, tanamkan kesadaran diri bahwa profesi pengaman merupakan wujud pengabdian yang mulia kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Tingkatkan deteksi dini dan inventarisir permasalahan sekecil apapun di lapangan, laksanakan pendekatan humanis saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan laksanakan tugas dengan profesional dan proporsional. Hindari sikap dan tindakan yang tidak mencerminkan karakter dan jati diri sebagai sosok pelayan dan abdi masyarakat," kata dia.

Kapolda juga mengatakan, memasuki masa kampanye khususnya di Jakarta dari 26 Oktober 2016 telah terjadi peningkatan eskalasi suhu politik yaitu pergerakan kelompok massa yang kontra terhadap salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang dianggap berstatemen kurang tepat sehingga berujung pada proses hukum.

Hal ini terus bergulir dan menjadi viral sehingga dampaknya meluas ke berbagai daerah di Indonesia dan puncaknya pada 4 November 2016 dilaksanakan aksi unjuk rasa di Jakarta dengan jumlah massa yang cukup besar. Dalam aksi sempat terjadi aksi anarkhis dari oknum atau kelompok tertentu yang sengaja ingin memanfaatkan situasi baik untuk kepentingan pribadi atau tujuan tertentu. (Antara)

Editor: Rusdianto