Anggota DPRD: Pengelolaan Anggaran Harus Profesional

id Anggota,DPRD,Pengelolaan,Anggaran,provinsi,kepri,Harus,Profesional

Bukan soal besar atau kecil kabupaten dan kota dapat kegiatan yang bersumber dari anggaran Kepri, tetapi pembangunan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas daerah, serta kebutuhan lainnya
Tanjungpinang (Antara Kepri) -Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau Sahat Sianturi mengatakan, pengelolaan anggaran daerah harus proporsional dan sesuai kebutuhan kabupaten dan kota.

"Bukan soal besar atau kecil kabupaten dan kota dapat kegiatan yang bersumber dari anggaran Kepri, tetapi pembangunan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas daerah, serta kebutuhan lainnya," katanya saat dihubungi Antara di Tanjungpinang, Selasa.

Sahat yang berasal dari daerah pemilihan Batam menjelaskan pembangunan daerah sebaiknya dilaksanakan secara merata, meski dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

Karena itu, menurut dia jumlah penduduk dan luas daerah mempengaruhi alokasi anggaran atau kegiatan di kabupaten dan kota.

Kegiatan pemerintahan yang bersumber dari anggaran Kepri juga harus sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan dan visi misi Gubernur Nurdin Basirun.

Musyawarah rencana pembangunan diperoleh dari aspirasi masyarakat yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif pada 2016.

Aspirasi masyarakat seharusnya diakomodasi pemerintah jika sesuai ketentuan yang berlaku.

"Anggaran daerah harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan dan pembangunan," kata politisi yang diusung PDIP.

Dia menjelaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 baru memasuki tahapan penyerahan nota keuangan ke pihak legislatif.

DPRD Kepri akan membahasnya, dan masing-masing fraksi akan memberikan pendapat.

Selanjutnya, pihak eksekutif akan memberi jawaban atas pendapat fraksi tersebut.

"Kemudian pembahasan anggaran dilakukan di masing-masing komisi," katanya.

Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri memiliki komitmen untuk fokus membahas anggaran.

Keterlambatan pembahasan hingga pengesahan anggaran bukan disebabkan oleh DPRD Kepri.

"Tahun 2016 kami sudah berulang kali mengingatkan ke pihak eksekutif untuk segera menyerahkan kebijakan umum anggaran," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE