Natuna (Antara Kepri ) - Dewan Perwakilan Rakayat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Natuna menyampaiakan pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Natuna Tahun 2017, Sidang Paripurna dilanjutkan dengan pengesahan RAPBD menjadi Perda APBD tahun anggaran 2017. Selasa malam (17/01).
Sidang paripurna pengesahan hadir Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti, Sekda Wan Siswandi, FKPD, SKPD, dan tokoh masyarakat.
Dari hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Natuna dengan TAPD, ABPD Natuna tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 1,19 trilyun. Dengan estimasi sebesar Rp 1,04 trilyun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 74 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp 834,57 milyar, dan lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 131,62 milyar.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tahun 2017 sebesar Rp 1,185 trilyun, Silpa anggaran tahun 2016 sebesar Rp 150 milyar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 milyar.
Sebanyak 6 fraksi di DPRD Natuna yakni, fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Perjuangan Nurani Rakyat (PNR) dan Gerindra Nasdem (Gernas). Setelah menyampaikan saran dan pendapat kepada Bupati, akhirnya menyetuji RAPBD menjadi Perda APBD Natuna 2017.
Manyoritas Fraksi meminta kepada Bupati untuk mengoptimalkan sektor Pendidikan, Kesehatan, serta Sektor Pariwisata, kelautan dan perikanan, agar mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Natuna. ( Antara )
Editor : Evi Syamsir
Berita Terkait
Wakil Bupati Natuna ajak muslim amalkan Al Quran
Kamis, 28 Maret 2024 8:45 Wib
15 rumah di Natuna diterjang angin kencang
Kamis, 28 Maret 2024 7:05 Wib
KLHK beri perhatian khusus terhadap karhutla di Kabupaten Natuna
Rabu, 27 Maret 2024 11:11 Wib
Partisipasi pemilih pada pemilu di Natuna telah lampaui target KPU
Rabu, 27 Maret 2024 10:42 Wib
Lanud RSA Natuna gelar lomba layang-layang sambut HUT ke-78 TNI AU
Rabu, 27 Maret 2024 9:10 Wib
Bakesbangpol Natuna evaluasi lokasi pemasangan APK
Selasa, 26 Maret 2024 19:08 Wib
Calon persorangan Pilkada 2024 di Natuna harus didukung lima ribu KTP
Selasa, 26 Maret 2024 12:54 Wib
KPK panggil mantan ketua DPRD Lamongan
Senin, 25 Maret 2024 16:14 Wib
Komentar