Fraksi Hanura: Staf Gubernur Kepri Lalai

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai beberapa staf Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun lalai dalam menyusun Rancangan APBD tahun 2017.
         
Ketua Fraksi Hanura DPRD Kepri Sukhri Fahrial melalui pesan di WhatsApp yang diterima Antara di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan fraksi yang dipimpinnya sengaja tidak membacakan pandangan umum terhadap nota keuangan untuk memberi sinyal negatif kepada gubernur.
        
"Maksud yang tersirat dari sikap kami itu yakni ingin memberitahu gubernur bahwa ada anggotanya yang menganggap remeh terhadap permasalahan Rancangan APBD," katanya.
        
Selain itu, tambahnya, Fraksi Hanura ingin menyampaikan pesan sebenarnya pembahasan Rancangan APBD itu belum tuntas.
        
"Ada sejumlah anggaran yang aneh dan tim anggaran pemerintah daerah berjanji untuk menjelaskan secara tertulis pada fraksi saya, namun sampai hari ini tidak diberikan, sehingga buat apa berpendapat kalau hanya untuk didengar saja," ucapnya kesal.
        
Sukhri, yang juga Ketua Komisi I DPRD Kepri mengingatkan kepada Gubernur Nurdin untuk memperbaiki nota keuangan.
        
Bahkan bila tidak diperbaiki, kata dia, DPRD Kepri dapat menggunakan hak politiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
        
"Wajib diperbaiki nota keuangan, kalau tidak diperbaiki, DPRD dapat mempergunakan hak politiknya, sesuai UU MD3," katanya.
        
Fraksi Hanura satu-satunya fraksi yang tidak menyampaikan pandangan akhir pada rapat paripurna, kemarin. Namun fraksi itu memberikan pandangan akhir fraksi secara tertulis kepada Gubernur Nurdin dan Ketua DPRD Kepri Nurdin Basirun.
        
Lima fraksi lainnya, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Keadilan Sejahtera dan PPP, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Golkar mengembalikan nota keuangan kepada pihak eksekutif untuk diperbaiki.

Rancangan APBD Kepri senilai Rp3,36 triliun ditargetkan disetujui sebelum memasuki Februari 2017.(Antara)

Editor: Dedi