Pemkot Batam Bagikan Beras kepada Warga Belakangpadang

Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau membagikan 15 ton beras hibah dari hasil tangkapan KPU Bea Cukai Batam, kepada warga Pulau Belakangpadang yang sempat terancam krisis pangan.

"Beras ini dibagikan gratis. Karena jumlah berasnya cukup, kami tidak jadi membeli beras Bulog, makanya digratiskan," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai membagikan beras di Pulau Belakangpadang, Kota Batam, Rabu.

Beras sebanyak 15 ton itu dibagi dalam 3.000 kantong, masing-masing berisi 5 kg, setiap warga pulau terdepan itu berhak memperolehnya.

Rudi mengatakan, beras itu cukup untuk seluruh kepala keluarga di Pulau Belakangpadang yang jumlahnya hanya sekitar 2.600 KK.

Kelebihan beras, kata dia, akan diberikan kepada nelayan di pulau itu sebagai tambahan.

"Dugaan saya, kelebihannya mungkin bukan 400 kantong, tapi bisa mencapai 1.000 kantong, karena banyak juga warga mampu yang tidak datang saat penyerahan beras hari ini," kata Wali Kota.

Di tempat yang sama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Pemkot Batam, Gintoyono Batong menyatakan, awalnya pemerintah mengira beras hibah KPU Bea Cukai tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh warga Pulau Belakangpadang, sehingga berinisiatif membeli beras dari Bulog sebagai tambahan.

Namun, setelah dipastikan, jumlah kepala keluarga di pulau yang berseberangan dengan Singapura itu hanya sekitar 2.600 KK, sehingga beras hibah sebesar 15 ton dipastikan mencukupi.

"Karena ini hibah, maka gratis. Pemkot hanya mengeluarkan dana untuk membeli plastik kemasan, jumlahnya tidak banyak," kata Gintoyono.

Warga Pulau Pelakangpadang, Liman, menyatakan bersyukur dengan pemberian beras gratis itu.

"Ini merupakan perhatian pemerintah, kami bersyukur, di tengah susah mendapatkan bantuan," kata dia.

Sementara itu, pekan lalu, Camat Belakangpadang, Sadiman mengkhawatirkan pasokan sembako di pulau itu, setelah pengusaha jasa angkut enggan melayani distribusi sembako dari Pulau Batam ke pulau yang berseberangan dengan Singapura.

"Sembako di sini tinggal untuk sepekan lagi, tapi kalau mau pilih-pilih barang, misalnya kualitas tertentu, maka sembako tinggal dua hari lagi," kata Camat Belakangpadang.

Pengusaha jasa angkut sudah tidak mau lagi melayani distribusi pangan ke Pulau Belakangpadang, setelah penangkapan beberapa kapal pembawa sembako oleh Bea dan Cukai.

Berdasarkan aturan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam (FTZ), maka barang-barang yang dibawa ke luar Pulau Batam harus membayar PPN 10 persen.

"Karena aturan FTZ memang tidak boleh, jadi jasa angkut tidak berani," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto