Pernyataan Sekda Kepri Tambah Permasalahan Pemerintahan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pernyataan Sekda Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah saat memberi sambutan dalam acara pengukuhan pengurus Korpri Kabupaten Karimun baru-baru ini potensial menimbulkan permasalahan di pemerintahan, kata Ketua Fraksi Demokrat, Hotman Hutapea.
        
"Pernyataan itu menimbulkan blok antara pejabat asal Karimun yang kini menjadi pejabat di Pemprov Kepri dengan pejabat asal daerah lainnya. Ini menimbulkan ketersinggungan pejabat yang bukan berasal dari Karimun," ucapnya saat dihubungi Antara di Tanjungpinang, Sabtu.
         
Hotman yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri mengatakan pernyataan Arif yang menyudutkan anak buahnya sendiri yang bukan berasal dari Karimun itu juga menyebabkan sejumlah anggota DPRD Kepri tersinggung. Pejabat dari Organisasi Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi I, II, III dan IV DPRD Kepri turut tersinggung.
        
Karena itu, saat rapat tim anggaran pemerintah daerah di DPRD Kepri, ia akan meminta Arif mengklarifikasi permasalahan itu. Jika Arfi tidak mau mengklarifikasi dan minta maaf, ia meyakini permasalahan ini menjadi panjang, karena banyak pejabat pemerintahan yang marah.
        
"Silahkan membantahnya, tetapi bukti yang kami pegang itu bukan hanya pada berita di media massa, melainkan juga rekaman pada saat dia (Arif) memberi kata sambutan. Kami minta dia minta maaf," ujarnya.
        
Hotman menegaskan Arif yang juga mantan Sekda Karimun tidak pantas membangun batas di Pemprov Kepri. Seharusnya, Arif mengayomi dan membangun sinergisitas antarpejabat di OPD untuk membangun Kepri.
        
Pernyataan SDM Karimun lebih baik dari daerah lain yang bekerja di Pemprov Kepri hanya isapan jempol belaka. Bahkan Pemkab Karimun itu lebih baik dari Pemprov Kepri tidak dapat dibuktikan.
        
Kondisi sebenarnya yang dapat dibuktikan, Pemprov Kepri lebih banyak memperoleh prestasi dan penghargaan dari pusat, salah satunya penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK selama enam kali berturut-turut.
        
Ia juga ingin buka-bukaan soal gelar doktor yang diperoleh para pejabat asal Karimun. Arif diminta untuk membeberkan prestasi para pejabat asal Karimun yang sudah bergelar doktor tersebut.
        
"Saya berani adu kemampuan antara pejabat eselon II yang dikatakan hebat-hebat asal Karimun dengan pejabat eselon III Pemprov Kepri yang bukan berasal dari Karimun. Banyak SDM Pemprov Kepri hebat-hebat. Saya dapat memberikan nama-nama pejabat eselon III untuk diadu kemampuannya dengan pejabat eselon II asal Karimun," singgungnya, yang sudah tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Kepri.
        
Dia menyayangkan Arif yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Sekda Kepri membangun blok antarpejabat. Padahal, menurutnya Arif belum berbuat apa-apa untuk Pemprov Kepri.
        
"Mutasi pejabat eselon II-IV pada 7 November 2016 saja ngawur sampai menimbulkan permasalahan, dan berakhir pada hak interpelasi terhadap gubernur," katanya.
        
Hal senada dikatakan anggota Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri Ing Iskandarsyah. Ia menambahkan Pemprov Kepri harus terus-menerus  membangun SDM yang profesional, tidak dengan cara menyudutkan salah satu pihak.
        
"Semua ASN seharusnya punya hak yang sama, dinilai kompetensi, bukan asal daerah. Jangan dibangun blok, karena kita ingin 'take off' bangun Kepri," ujarnya yang berasal dari daerah pemilihan Karimun.
        
Dia mengingatkan Sekda Arif untuk tidak membuat permasalahan lagi. Sebagai pemimpin tertinggi ASN, yang bertanggung jawab terhadap OPD di Pemprov Kepri, seharusnya Arif "menyuntik" dengan prestasi bukan mengubar kalimat-kalimat yang menyebabkan ASN tersinggung.
        
"Jangan buat situasi memanas," katanya.
        
Anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Kepri Rudy Chua mengaku menerima banyak keluhan dari pejabat di Pemprov Kepri yang bukan berasal dari Karimun.
        
"Mereka kesal, tersinggung, tetapi tidak berani bersuara," katanya.
        
Dia menyayangkan jika benar Sekda Kepri Arif Fadillah menyampaikan pernyataan yang menyudutkan ASN Pemprov Kepri yang bukan berasal dari Karimun.
        
"Kurang arif karena beliau seharusnya mengayomi dan memberi semangat kepada ASN yang menjadi tanggung jawabnya," ucapnya.
        
Menurut dia, sejumlah DPRD Kepri juga merasa kaget mendengar informasi itu. "Kemungkinan Sekda Kepri akan diminta mengklarifikasi permasalahan itu saat rapat Badan Anggaran DPRD Kepri, Senin pekan depan," katanya.
        
Sebelumnya Sekda TS Arif Fadillah membantah informasi tentang dirinya menyudutkan staf di pemerintahan yang bukan berasal dari Karimun, meski sempat diberitakan sejumlah media massa baru-baru ini.
        
Arif menegaskan hanya bermaksud mendorong agar seluruh ASN meningkatkan kemampuan dan kinerja.
       
"Tidak. Saya hanya menyuruh kawan-kawan birokrat rajin menambah ilmu di era sekarang ini," kata Arif menjawab pertanyaan apakah benar dirinya memberi kata sambutan yang menyudutkan ASN di Pemprov Kepri yang bukan berasal dari Karimun.
        
Informasi yang menyebar luas di media massa dan media sosial, Arif mengatakan SDM asal Karimun yang bekerja di Pemprov Kepri lebih unggul. Hal itu disebabkan ASN Karimun diberi kesempatan untuk menimbah ilmu setinggi-tingginya.
        
"Semua birokrat di mana saja berada memiliki kemampuan yang sama pada bidang masing-masing," katanya.
        
Namun kemampuan birokrat harus terus ditingkatkan untuk kepentingan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
        
"Di Pemprov Kepri, teman-teman birokrat sekarang ada yang ikut S3, kita dorong," ucapnya.(Antara)

Editor: Dedi