"Paket" Batam-Singapura-Malaysia Dongkrak Sektor Pariwisata

BAGI Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bali adalah kawasan wisata yang bukan lawan tanding, karena alam di Pulau Seribu Pura itu sudah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Karena itu, Bali tak perlu bersusah payah mendatangkan wisatawan dengan menggelar serangkaian festival dan kegiatan menarik lainya," kata Asisten Ekonomi ddan Pembangunan Pemkot Batam, Gintoyono Batong, saat menyambut kedatangan rombongan wartawan dan staf Humas Pemprov Bali di Batam, 15 Maret 2017.

Namun, katanya, Batam tidak mau kalah dengan Bali, meski tidak bisa "melawan" Pulau Dewata itu. "Kami punya kelemahan objek wisata, tapi kami keunggulan geografis karena Batam itu hanya 14 mil dari Singapura atau sekitar satu jam lebih, demikian juga dengan Malaysia," katanya.

Didampingi Kadisperindag Batam Zar Efriyadi dan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Batam Drs Ardiwinata, ia menjelaskan pihaknya justru merangkul berbagai pihak di Singapura dan Malaysia yang merupakan "pesaing" itu untuk mengembangkan wisata di Batam.

"Caranya, kami mengajak Asosiasi Pengelola Wisata (Asita) Singapura dan Malaysia untuk bekerja sama agar wisatawan yang ke Singapura dan Malaysia juga singgah ke Batam," katanya kepada rombongan yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Pemprov Bali, I Gusti Ngurah Alit, dan Kabag Publikasi Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali, Made Ady Mastika.

Tentu ajakan itu disertai dengan tawaran yang menjanjikan yakni wisata kuliner di pinggir laut di Batam, apalagi dalam suasana malam. Karena itu pihaknya berusaha mengembangkan budaya bahari untuk menarik wisatawan.

"Dengan demikian, Batam akan menjadi paket tambahan untuk wisata di Singapura dan Malaysia sehingga Batam kini diperhitungkan," katanya dalam penyambutan yang juga dihadiri Kabag Pemerintahan Pemkot Batam Rudi Panjaitan dan Kabag Perekonomian Pemkot Batam, Zurniati.

Untuk sekadar menyebut contoh, ia menyebut lomba perahu kecil tanpa awak dan tanpa 'remote control' yang bergerak sesuai arah angin. "Kami sebut dengan lomba Jong. Ada pula kawasan wisata olahraga pantai yang kami kembangkan untuk skala internasional di Pantai Lagoi," katanya.

Selain itu, pihaknya juga membenahi daerah tujuan wisata (DTW) kepulauan, di antaranya Pulau Natuna yang akan menjadi pulau militer dan pulau-pulau lainnya, seperti Bintan, Anambas dan Tanjung Pinang.

"Kami juga akan mengembangkan rumah sakit yang mewah agar masyarakat kita tidak perlu berobat ke Singapura karena Batam punya dokternya," katanya.

Namun, bukan berarti tidak ada program yang terkesan mangkrak atau terbengkalai, di antaranya Kebun Raya Kementerian PUPR dan sejumlah proyek infrastruktur. "Itu kewenangan pusat yang di luar jangkauan kami, padahal dukungan yang diperlukan dari kami sudah siap," katanya.

Menurut dia, Bali sudah punya kebun raya yang dibangun masyarakat di Bedugul, lalu Jawa Barat punya kebun raya yang dibangun Belanda di Bogor. "Nah, Batam ingin punya kebun raya milik pemerintah pusat, bahkan LIPI sudah meneliti kayu meranti dan anggrek terbesar di Batam," katanya.

Masalahnya, kebun raya yang dipersiapkan seluas 86 hektare itu mengalami kendala teknis yang menjadi temuan aparat penegak hukum sehingga terbengkalai. "Kami masih menunggu kebijakan Kementerian PUPR untuk melanjutkan proyek kebun raya itu," katanya.

Kendati demikian, Pemkot Batam akan tetap melakukan berbagai upaya untuk memajukan pariwisata di Batam yang ditargetkan oleh pemerintah pusat sebanyak 2,5 juta wisatawan pada tahun 2017. Target itu menjadi bagian dari target 15 juta wisatawan secara nasional pada tahun 2017.

"Wisatawan yang datang umumnya dari Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea. Kalau wisatawan Eropa agak jarang. Ada juga wisatawan Vietnam, karena Batam memiliki Camp Vietnam yang merupakan kawasan pengungsi Vietnam yang diasingkan Australia di Batam," katanya.

Pariwisata Terpadu

Bagi Asisten Administrasi Umum I Gusti Ngurah Alit, Batam merupakan kawasan industri yang menarik untuk dijadikan objek pembelajaran, karena Batam juga mengembangkan industri pariwisata, sedangkan Bali memang menggantungkan sektor perekonomian pada sektor pariwisata.

"Tahun 2016, sektor industri jasa pariwisata memang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali ke angka 6,04 persen, karena itu kami ingin belajar kepada Batam terkait upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sektor industri pariwisata yang ada," katanya.

Senada dengan itu, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Litbang Pemprov Bali, Putu Naning Jayaningsih, menyatakan pariwisara merupakan salah satu dari rencana pembangunan investasi daerah di Bali, selain sektor transportasi, perekonomian dan lingkungan.

"Untuk sektor pariwisata, kami fokus pada pembangunan terpadu doi wilayah Pulau Nusa Penida, karena itu pengembangan pulau-pulau di Batam itu bisa dijadikan bahan kajian," katanya saat memberikan pembekalan kepada peserta 'press tour' itu menjelang berangkat ke Batam (14/3).

palagi, Nusa Penida itu sudah dibahas dalam Rakor Penyelenggaraan Pembangunan di Nusa Penida yang melibatkan pemerintah pusat (PUPR), Provinsi Bali, dan Kabupaten Klungkung dengan menetapkan Nusa Penida sebagai kawasan pariwisata terpadu yakni Nusa Penida (NP) sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sesuai PP 37/2002.

Selain itu, NP sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) sesuai PP 50/2011 tentang Ripparnas, NP sebagai kawasan konservasi perairan (KKP) sesuai Kepmen-KP 24/2014, dan NP sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya (rumput laut) sesuai Kepmen-KP 35/2013.

Berikutnya, NP sebagai titik pangkal lurus kepulauan Indonesia (batas negara/pulau kecil terluar) sesuai PP 38/2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Kepulauan Indonesia.

Selanjutnya, NP sebagai wilayah sumber pembibitan Sapi Bali sesuai Kepmentan 346/2016, dan NP sebagai kawasan strategis Provinsi Bali (KSP-Bali) sesuai Perda 16/2009 tentang RTRW Provinsi Bali.

"Kendalanya adalah infrastruktur Nusa Penida-Klungkung yang belum tuntas, di antaranya Jembatan Baru Nusa Lembongan-Nusa Ceningan, jalan lingkar Nusa Penida, jalan akses menuju Dermaga Gunaksa, pelabuhan segitigas emas (Pelabuhan Bias Muncul) dan sebagainya," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian ulang untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu di Nusa Penida itu melalui pengembangan investasi terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta swasta sesuai peraturan dan RPJMD serta adat budaya Bali.

Persoalan infrastruktur dan pengembangan wisata terpadu dalam "satu paket" itu juga menjadi harapan praktisi pariwisata di Batam. "Di sini (Jembatan Barelang), wisatawan mulai banyak yang berminat, bahkan di luar hari Sabtu dan Minggu pun sudah mulai ramai," kata juru foto komersial di Jembatan Barelang, Impiadi.

Namun, kata bapak asal Padang yang sudah 15 tahun menjadi juru foto di jembatan itu, infrastruktur yang mendukung kawasan wisata itu juga penting, karena itu jalan menuju lokasi dari kota ke jembatan itu juga harus menjadi perhatian.

Senada dengan itu, pemandu wisata di Batam, Ratana mengaku infrastruktur di Batam yang tidak bisa cepat terselesaikan itu menjadi kendala tersendiri untuk pengembangan wisatawan.

"Kami paham kalau di sini ada Pemkot Batam dan Badan Pengelola (BP) Batam yang keduanya sering 'berbeda' dalam kebijakan sehingga kami dirugikan," katanya.

Agaknya, "satu paket" menjadi kata kunci untuk pengembangan wisata yang lebih baik, baik "satu paket" untuk berbagai proyek seperti objek wisata, infrastruktur dan fasilitas pendukungnya, maupun "satu paket" untuk kawasan wisata yang dikelola secara sinergis, seperti "paket" Batam-Singapura-Malaysia. (Antara)

Editor: Rusdianto