Enam Prioritas Menuju Karimun Pusat Perekonomian Maritim

MEMASUKI tahun kedua pemerintahannya, setelah dilantik 23 Februari 2016, Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau Aunur Rafiq, bersama Wakil Bupati Anwar Hasyim menegaskan akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, visi dan misi yang diusung Aunur Rafiq-Anwar Hasyim adalah, "Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Pusat Perekonomian Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Takwa".
    
Visi dan misi tersebut kembali dia tegaskan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karimun belum lama.
    
"Jika pada tahun lalu tidak banyak yang bisa dilakukan disebabkan keterbatasan anggaran, Maka di tahun kedua hingga berakhirnya masa jabatan, insya Allah kami akan tingkatkan pembangunan berdasarkan skala prioritas," ujar Aunur Rafiq dalam paparannya pada Musrenbang yang digelar di Hotel Aston Karimun itu.
    
Aunur Rafiq menjelaskan ada enam prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, paling tidak akan dimulai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) 2017, atau pada APBD 2018.
    
Keenam prioritas pembangunan itu, pertama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Kedua, pembangunan sumberdaya maritim, perikanan, pertanian, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata sebagai penunjang ekonomi kerakyatan. Ketiga, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif.
    
Kemudian yang keempat, peningkatan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Kelima, peningkatan masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Dan keenam, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Infrastuktur dan Konektivitas

Program prioritas pertama ini dijabarkan dengan beberapa program pembangunan, antara lain melanjutkan pembangunan pelabuhan kargo internasional Malarko di Desa Pongkar Kecamatan Tebing, yang diupayakan dengan sumber dana dari APBD, APBD Provinsi Kepri dan APBN.

Proyek besar ini telah dikerjakan beberapa tahun anggaran yang berkisar Rp240 miliar, dan terhenti karena kontraktor enggan melanjutkan meski sempat dianggarkan pusat tahun lalu, sebelum ada audit terhadap realisasi pekerjaan proyek.
    
Pelabuhan petikemas Malarko yang berada di perairan perbatasan Selat Malaka, dan tidak jauh pulau terdepan Takong Hiu, juga diproyeksikan sebagai tempat bersandar kapal Pelni yang selama ini lego jangkar karena perairan yang dangkal di pelabuhan domestik Taman Bunga, Tanjung Balai Karimun.
    
Kemudian, peningkatan kapasitas pelabuhan Parit Rempak yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ), sejalan dengan rencana merelokasi pelabuhan kargo Taman Bunga yang dikelola PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun ke pelabuhan kargo Parit Rempak yang dikelola PT Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik pemerintah daerah.
    
"Pemindahan pelabuhan kargo Taman Bunga ke Parit Rempak sudah melalui pembahasan bersama PT Pelindo. Ini akan kita upayakan segera terlaksana mengingat kondisi pelabuhan Taman Bunga yang sempit dan tidak lagi layak dijadikan pelabuhan bongkar muat," ujar Aunur Rafiq.
    
Masih dalam prioritas pertama, Aunur Rafiq menyatakan akan meningkatkan kapasitas Bandara Raja Haji Abdullah di Bati, Kecamatan Tebing, antara lain memperpanjang landasan pacu agar dapat didarati pesawat komersial dengan kapasitas lebih besar.
    
Bandara Bati ditingkatkan statusnya menjadi bandara komersial dengan memperpanjang landasan pacu dari 900 meter menjadi 1.400 meter dengan lebar dari 24 meter ditambah menjadi 30 meter.
    
Aunur Rafiq mengatakan panjang landasan bandara tersebut akan ditambah sepanjang 200 meter, sehingga total memiliki panjang 1.600, dengan target bisa didarati minimal pesawat sejenis ATR 72-500.
    
Program konektivitas antarpulau dengan membangun beberapa jembatan, juga termasuk dalam prioritas pertama. Pemkab Karimun dibantu Pemprov Kepri, secara tahun jamak atau "multiyears" berencana membangun lima jembatan, dua jembatan dibangun kabupaten dan tiga dibangun provinsi.
    
Jembatan pertama yang dibangun provinsi pada tahun ini (2017, yaitu menghubungkan Pulau Parit dengan Pulau Lumut dengan panjang sekitar 120 meter, dan menelan anggaran Rp72 miliar, namun untuk tahun ini dianggarkan sekitar Rp10 miliar.
    
Jembatan kedua, yaitu menghubungkan Pulau Belat Kecamatan Belat dengan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara (Pulau Kundur) dibangun pemerintah kabupaten, dengan panjang sekitar 350 meter dan menelan anggaran sekitar Rp210 miliar.
    
"Tahun ini, DED (detail engineering design)-nya kita susun. Jembatan ini diharapkan membuka isolasi masyarakat kecamatan pemekaran, Kecamatan Belat, dan menjadi ikon wisata serta mengangkat sektor ekonomi kerakyatan," tuturnya.
    
Selanjutnya, jembatan yang menghubungkan Pulau Lumut dengan Pulau Papan sepanjang 270 meter dengan menelan biaya Rp162 miliar, jembatan Pulau Papan-Pulau Belat sepanjang 240 meter dengan biaya total Rp144 miliar, dan terakhir jembatan Pulau Karimun Besar-Pulau Parit sepanjang 3.200 meter.
    
Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun lima jembatan itu, Rp2,508 triliun.
    
"Sebagai daerah maritim di perbatasan, konektivitas antarpulau sangat penting. 90.000 penduduk yang tersebar di pulau-pulau menggunakan jalur laut sebagai akses transportasi utama, ini akan kita atasi dengan pembangunan jembatan," ujarnya.
    
Pembangunan infrastruktur penunjang ketersediaan air baku sebagai sumber air bersih masyarakat juga menjadi prioritas pertama, yang telah dimulai dengan peningkatan kapasitas pendistribusian air bersih di Pulau Karimun Besar pada 2016.
    
Pengentasan krisis air dimulai dengan telah diresmikannya Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Green Waduk Pongkar yang terkoneksi dengan Waduk Bati, sumber air baku utama PDAM Tirta Karimun, dengan volume air yang tersalurkan 2x10 liter per detik.
    
Aunur Rafiq mencanangkan volume air yang akan tersalurkan kepada pelanggan PDAM 80 liter per detik hingga masa jabatannya berakhir, dan tahun ini dilanjutkan dengan menghubungkan Waduk Sentani dengan waduk Bati.
    
Masalah keterbatasan air bersih juga mulai dikurangi di Pulau Kundur, salah satunya dengan telah diresmikannya pengoperasian SPAM IKK Kundur Barat pada Jumat (24/3) lalu, dengan volume air yang tersalurkan 10 liter per detik.
    
"Begitu juga dengan pulau-pulau lain, seperti di Durai, Moro, Belat dan Ungar, namun tentunya dilakukan secara bertahap," kata Aunur Rafiq.
    
Pembangunan listrik komunal dengan mesin pembangkit tenaga surya juga menjadi skala prioritas, dengan menambahan jumlah titik dari 46 titik menjadi setidaknya 60 titik.
    
Aunur Rafiq mengaku telah mengusulkan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan, ketika berkunjung ke Tanjung Balai Karimun pada 21 Maret 2017, agar menambah 17 titik listrik komunal sebagai upaya meningkatkan infrastruktur listrik hingga daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih tertinggal, seperti di Kecamatan Belat dan Ungar yang merupakan kecamatan pemekaran.

Sumberdaya Maritim

Program prioritas kedua, adalah pembangunan sumberdaya maritim, perikanan, pertanian, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
    
Program yang termasuk dalam prioritas kedua, antara lain mengusulkan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk sembilan pulau, yaitu Pulau Asam, Pulau Mudu, Pulau Tambelas, Pulau Parit, Pulau Durian Kecil, Pulau Tulang, Pulau Papan dan Pulau Kundur (Selat Beliah).
    
Dari sembilan pulau itu, Pulau Asam paling siap dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, dan telah pula ada tiga investor yang akan menanamkan modalnya di pulau yang tidak jauh dari perairan Selat Malaka itu, yaitu PT Karimun Storage Terminal, Batam Koperta dan Elite Samanta.
    
Pembangunan dan pengembangan Coastal Area juga masuk dalam prioritas kedua, salah satunya dengan membangun "Waterfront City" yang dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan berkelas internasional, pusat perdagangan dan wisata.
    
Waterfront City dibangun di Tanjungpenagak, Kecamatan Tebing. Rencananya, pengelolaan pelabuhan internasional di Waterfront City akan dikerjasamakan antara PT Pelindo I, BUP dan pihak swasta dalam hal ini PT Panbil Group.
    
Pembangunan pelabuhan tersebut telah dimulai dengan melengkapi perizinan dan reklame, dan saat ini sedang dibahas perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pelindo I, disebabkan pelabuhan internasional tersebut akan menggantikan pelabuhan internasional Taman Bunga yang dikelola PT Pelindo I.
    
Selanjutnya, sektor perikanan dan kelautan dilaksanakan dengan penyaluran bantuan kapal dan sarana tangkap, perlindungan sosial untuk nelayan dengan mengasuransikan mereka melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
    
Untuk pertanian dan perkebunan, dilakukan dengan melanjutkan program sentra pertanian di Pulau Kundur.
    
Sedangkan untuk sektor UMKM, dilakukan dengan merevitalisasi pasar tradisional, yang salah satunya dengan telah diresmikannya pembangunan pasar rakyat Tanjungbatu, Kecamatan Kundur pada Jumat (24/3) yang lalu.
    
"Untuk pasar Teluk Uma, Tebing, akan kita rencanakan di Coastal Area. Sedangkan revitalisai Pasar Bukit Tembak kita kaji apakah direlokasi ke Sei Raya atau tetap di lokasi yang lama," ujar Aunur Rafiq.
    
Prioritas selanjutnya, pengembangan destinasi wisata dengan meningkatkan fasilitas kolam renang air terjun Pongkar dan membangun jalan wisata menuju puncak Gunung Karimun. Kemudian, membangun jalan di Buru menuju objek wisata air panas Tanjung Hutan, serta pengadaan kapal wisata yang dibantu pemerintah provinsi.

Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang termasuk prioritas ketiga, dijabarkan dengan melaksanakan sejumlah program seperti membangun siswa yang cerdas dan kreatif melalui olimpiade sains, bimbingan teknis untuk aparatur sipil negara (ASN), dan rencana menegerikan Universitas Karimun.

Sedangkan program prioritas keempat, diimplementasikan dengan pembukaan taman kota, reklamasi dan pemulihan serta pemanfaatan lahan pascatambang, pencanangan Gerakan Karimun Bersih yang telah dilaksanakan selama dua tahun, dan pada tahun pertama berhasil meraih penghargaan lingkungan, Piala Adipura Kirana, kategori kota bersih yang layak untuk tujuan investasi.

Sementara, untuk program prioritas kelima, yaitu peningkatan masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan takwa, direalisasikan dengan program pendidikan keagamaan, baik kepada masyarakat maupun siswa, serta pembangunan rumah ibadah, dan fasilitas lainnya.
    
Terakhir, program prioritas keenam, yaitu peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, direalisasikan dengan melaksanakan berbagai program dan bimbingan teknis, serta pelatihan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih, efektif dan efisien.
    
Aunur Rafiq mengatakan, pelaksanaan enam prioritas pembangunan tersebut dilandasi dengan asas pemerataan, sehingga 12 kecamatan dan pulau-pulau menikmati pembangunan dan tidak tertinggal dengan pusat pemerintahan di Pulau Karimun Besar.
    
"Jika 17 tahun saya bersama Bupati Karimun semasa dijabat Pak Nurdin Basirun (kini Gubernur Kepri) fokus pada pengembangan infrastruktur investasi di Pulau Karimun, sesuai visi dan misi, maka empat tahun ke depan, saya bersama Pak Anwar Hasyim akan memperluas cakupan pembangunan, sehingga terjadi pemerataan," demikian Bupati Karimun Aunur Rafiq. (Antara)