Dinas Kominfo Kepri Sorot Kesenjangan Telekomunikasi

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dinas Komunikasi, dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Kominfo Kepri) memetakan kesenjangan telekomunikasi yang dialami masyarakat pedalaman dibandingkan perkotaan.

Untuk memetakan permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kepri Guntur Sakti mengundang sejumlah jurnalis, kepala Dinas Kominfo kabupaten dan kota, serta perusahaan telekomunikasi untuk rapat di Kantor Dinas Kominfo Kepri, Kamis.

"Wewenang dalam menangani permasalahan itu sebenarnya berada di tangan pusat, tetapi yang merasakan dampak akibat kesenjangan telekomunikasi itu masyarakat Kepri. Mereka mengadu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat, karena itu kami berupaya membantu menyelesaikan permasalahan ini," katanya, yang baru beberapa bulan menjabat di Dinas Kominfo Kepri.

Guntur mengatakan, permasalahan kesenjangan telekomunikasi sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan berdasarkan hasil pemaparan Kepala Dinas Kominfo kabupaten dan kota, sampai sekarang masih banyak kawasan yang "blank spot".

Kesenjangan telekomunikasi juga mempengaruhi berbagai sektor lainnya, seperti pendidikan, sosial, hukum dan perekonomian.  

Dari pertemuan itu, diketahui bahwa ternyata biaya operasional dan pembangunan jaringan sangat mahal sehingga perlu mendapat bantuan dari pusat, yang antara lain bersumber dari anggaran Kebijakan Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) di Kementerian Kominfo. Bantuan dari pusat itu dapat diberikan di kawasan perbatasan.  

"Pertemuan ini penting, apalagi setelah ditemukan titik permasalahannya, dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesenjangan telekomunikasi. Ini akan kami tindaklanjuti ke pusat," ucapnya.  

Dalam rapat itu, Sekretaris Desa Pulau Pinang, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Murtada M Said mengatakan sejak tahun 2014 warga di pulau itu tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan ponsel. Tower yang dibangun Kemeninfo tahun 2012, rusak sejak tahun 2014 sehingga warga harus ke Tambelan agar dapat berkomunikasi dengan keluarga, saudara dan teman-temannya melalui ponsel.

Tower yang digunakan "provider" Telkomsel itu pun tumbang sejak tahun 2016.

"Ada 200 orang yang tinggal di Pulau Pinang. Jarak Pulau Pinang ke Pulau Tambelan cukup jauh. Dengan menggunakan perahu memakan waktu 6 jam," katanya.

Kepala Dinas Kominfo Natuna Raja Darmika mengatakan hampir di seluruh kecamatan di Natuna terdapat "blank spot".

"Di Natuna terdapat 15 kecamatan, masing-masing ada 'blank spot'. Di pulau-pulau jaringan 2-G saja masih sulit. Di tempat tertentu terdapat jaringan 3-G tetapi terbatas," ujarnya.

Di Natuna terdapat menara Telkomsel, namun jaringannya masih terbatas. Karena itu, kantor pemerintahan menggunakan vsat, yang disewa sekitar Rp3 miliar.

"Jumlah 'tower' Telkomsel  37 unit, Indosat 10, XL 6. Kami minta tambahan sinyal terutama di kawasan yang 'blank spot'. Warga bersedia meminjamkan lahannya selama 30 tahun jika ada provider yang ingin membangun 'tower'," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto