Dishub: Aktivitas Pelabuhan Roro Jagoh Minim Pengawasan

Lingga (Antara Kepri) - Keluar masuknya barang dan orang melalui pelabuhan Roll On Roll Off (Roro) Jagoh Dabosingkep belum terawasi secara baik, kata kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga, Yusrizal.

"Sejauh ini belum terlihat upaya khusus dari instansi-instansi terkait untuk bersama-sama mengawasi rutinitas pelabuhan Roro di Jagoh ini. Dishub hanya mampu melakukan pengawasan sesuai wewenang saja," kata dia di Dabosingkep, Kamis.

Menurut Yusrizal, peningkatan pengawasan sudah seharusnya dilakukan, seiring bertambah padatnya aktivitas pelabuhan Roro tersebut.

"Sekarang ini, pelabuhan Roro Jagoh tidak sebatas berperan sebagai pintu keluar masuk barang dan orang dari Batam atau Tanjungpinang saja. Tapi dari Provinsi Jambi juga sudah efektif," ungkapnya.

Tanpa pengawasan yang baik, Yusrizal menghawatirkan barang-barang ilegal dapat dengan mudah keluar masuk melalui pintu tersebut. Itu akan memberi dampak negatif kepada daerah.

"Kami sudah sampaikan kepada beberapa pihak, salah satunya ke Badan Kesehatan Pelabuhan Pusat agar menempatkan pos jaga karantina di pelabuhan. Tapi belum ada tindak lanjutnya. Karantina ini memiliki peran cukup besar dalam pengawasan pelabuhan, selain Bea Cukai," ujarnya.

Jika melihat dari hasil pantauan pihaknya terhadap aktivitas pelabuhan tersebut, Yusrizal mengatakan, ada beberapa temuan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi daerah. Bahkan ada potensi kerugian negara.

"Contonya kemarin, kami menindak sejumlah kendaraan angkutan barang yang mengangkut kayu-kayu balok yang jumlah muatannya melebihi kapasitas. Itu sudah wewenang kami. Tapi soal asal usul kayunya, kami tidak bisa ambil tindakan. Bukan lagi wewenang kami," terangnya.

Selain itu ada juga beberapa temuan lain, baik itu dalam ruang lingkup kerja pihaknya maupun diluar tugas dan tanggung jawab lembaga perhubungan kabupaten yang ia pimpin tersebut.

"Kami takutkan, upaya daerah mempermudah konektivitas justru memberi dampak buruk bagi masyarakat, karena tanggung jawab pengawasan yang lemah," ungkapnya.

Dia berharap, seluruh pihak yang memiliki fungsi pengawasan kepelabuhanan turut merasakan kekhawatiran yang sama, dan membuat sejumlah upaya untuk meminimalisir potensi kerugian itu. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir